Berita

foto: net

Pertahanan

Pejabat Kita Tidak Nyaman Pakai Telepon yang "Aman"

JUMAT, 22 NOVEMBER 2013 | 17:32 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) mengklaim telah menyiapkan alat enkripsi bagi semua pejabat tinggi negara, termasuk para menteri, agar perbincangan mereka tidak mudah disadap. Namun sayang, banyak pejabat yang tidak mau menggunakan alat tersebut.

"Sebenarnya sudah kita siapkan di meja-meja pejabat itu alat enkripsi," tegas Kepala Lemsaneg, Mayor Jenderal Djoko Setiadi, saat berbincang dengan media massa di Kantor Lemsaneg, kawasan Ragunan, Jakarta, Jumat (22/11).

Djoko menyebut bahwa para pejabat masih belum terbiasa dan merasa tak nyaman saat menggunakan telepon berkripto. Telepon kripto adalah telepon yang menyediakan keamanan atas penyadapan dan pengawasan elektronik. Alasan tidak nyaman, selain ada delay pembicaraan, menelepon dengan telepon berkripto juga mengharuskan penelepon untuk mengikuti aturan enkripsi.


"Wajar, ketika pakai telepon biasa kan bisa langsung say hello. Tapi kalau pakai alat komunikasi yang aman, ada delay yang membuat kurang nyaman," tambahnya.

Lebih lanjut, Djoko Setiadi bercerita mengenai kunjungannya ke salah satu lembaga tinggi negara. Dalam kunjungan itu, ia mendapati bahwa ketua lembaga tinggi negara tidak menggunakan alat telepon berkripto. Alat dari Lemsaneg itu justru dimasukkan ke dalam kotak yang terkunci rapat.

"Ini salah satu bukti bahwa pertama, pejabat memang malas menggunakan telepon berkripto. Atau kedua, memang mereka merasa tidak nyaman," tandas Djoko Setiadi. [ald]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya