Berita

presiden sby/net

PKS Dorong Pemerintah Indonesia Boikot Semua Produk Australia

KAMIS, 21 NOVEMBER 2013 | 08:53 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendorong SBY untuk lebih keras lagi pada Australia. Bila perlu, pemerintah Indonesia memboikot semua produk-produk yang diimpor dari Australia, hingga Australia meminta maaf.

"Berbagai tindakan Australia yang dilakukan selama ini, telah banyak merusak hubungan baik yang selama ini dibangun oleh kedua negara itu," kata anggota Komisi Xi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS),  Muhammad Firdaus, dalam keterangan beberapa saat lalu (Kamis, 21/11).

Firdaus mengingatkan bahwa tindakan penyadapan terhadap Kepala Negara yang berdaulat tidak bisa dibenarkan. Sebab hal itu sudah menyangkut hak kedaulatan suatu negara.


"Indonesia adalah bangsa yang besar dan bermartabat, untuk itu tidak boleh ada suatu negara atau bangsa manapun yang boleh mengabaikan etika-etika kehidupan berbangsa dan bernegara suatu bangsa yang demokrasi dan berdaulat," tegas Firdaus.

Firadus menambahkan bahwa tindakan saling hormat menghortmati dan menghargai adalah sifat sangat terpuji bagi sebuah bangsa terhadap bangsa lain. Dengan itu maka akan terjalin suatu kerjasama yang baik di antara kedua bangsa dalam menjalin hubungan kerjasama dalam bidang ekonomi, sosial dan politik. [ysa]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Kapolri Resmikan Laboratorium Uji Seragam untuk Tingkatkan Perlindungan

Rabu, 13 Mei 2026 | 00:17

MK Tolak Gugatan UU IKN, Ibu Kota RI Tetap Jakarta

Rabu, 13 Mei 2026 | 00:00

Menhut Gaungkan Pengakuan Hutan Adat di Markas PBB

Selasa, 12 Mei 2026 | 23:39

Rupiah Babak Belur, BI Kembali Sebut Kebutuhan Dolar Membludak

Selasa, 12 Mei 2026 | 23:12

Eks Kasat Narkoba Polres Kutai Barat Diduga jadi Kaki Tangan Bandar Narkoba Kelas Kakap

Selasa, 12 Mei 2026 | 22:49

Laut dan Manusia Harus Saling Menjaga

Selasa, 12 Mei 2026 | 22:39

Bleng-Blengan Sawah Blora, Cara Lama Petani Usir Tikus

Selasa, 12 Mei 2026 | 22:28

Peradilan Berjalan, GMNI Tetap Minta Dibentuk TGPF Kasus Andrie Yunus

Selasa, 12 Mei 2026 | 22:16

Menkop dan Wakil Panglima Kompak Kawal Operasional Kopdes

Selasa, 12 Mei 2026 | 22:10

Masa Depan Hotel Mewah dan Pariwisata di Indonesia Tourism Xchange 2026

Selasa, 12 Mei 2026 | 22:01

Selengkapnya