Berita

HIKMAHANTO/NET

AKSI PENYADAPAN AUSTRALIA

Hinaan pada Menteri Marty Salah Satu Akibat Indonesia Mengkerdilkan Penyadapan

KAMIS, 21 NOVEMBER 2013 | 07:15 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Penarikan Duta Besar Indonesia untuk Australia dan evaluasi kerjasama Indonesia-Australia sebagai respons pemerintah Indonesia terhadap penyadapan telah mengkerdilkan masalah menjadi masalah hubungan bilateral dua negara.  Padahal masalah penyadapan juga melibatkan Amerika Serikat (AS).

"Mengapa pemerintah tidak memberi respons yang sama terhadap AS seperti Australia?" kata Gurubesar hukum internasional Fakultas Hukum UI, Hikmahanto Juwana, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu ((Kamis, 21/11).

Belum lagi, ungkap Hikmahanto, masalah penyadapan adalah masalah seorang yang bernama Snowden. Snowden mungkin sedang berkesperimen, apakah orang yang memegang banyak rahasia negara dapat memanfaatkan informasi tersebut untuk mengadu domba negara-negara dunia, terutama antara AS dan sekutunya termasuk Australia dengan hampir negara-negara dunia.


Sebagai akibat dikerdilkannya masalah penyadapan ini, lanjut Hikmahanto, maka hubungan Indonesia dan Australia menjadi sangat buruk. Bahkan masalah yang seharusnya diselesaikan di tingkat negara telah merembet ke tingkat politisi dan masyarakat. Politisi dari dua negara pun akan saling ejek. Bahkan, anggota Parlemen Australia telah menhina Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa mirip bintang porno Filipina tahun 70-an. Pada gilirannya anggota parlemen Indonesia bukannya tidak mungkin akan melakukan yang sama. Di dunia maya, saling ejek dan merendahkan juga terjadi antara warga Indonesia dan warga Australia.

"Lalu bagaimana pemerintah akan menangani masalah ini? Sampai kapankah tuntutan penjelasan dan klarifikasi dari pemerintah Australia akan ditunggu? Apakah dalam hitungan hari, atau dalam hitungan bulan bahkan tahun? Bila pemerintah Australia tidak kunjung memberi penjelasan dan klarifikasi, apakah akan ada peningkatan sikap pemerintah Indonesia?" tanya Hikmahanto.

Pertanyaan-pertanyaan ini, masih kata Hikmahanto, akan membayangi pemerintah dalam meng-handle konflik yang seharusnya dibatasi antar pemerintah yang saat ini perlahan telah menjadi konflik antar masyarakat dua negara. [ysa]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Kapolri Resmikan Laboratorium Uji Seragam untuk Tingkatkan Perlindungan

Rabu, 13 Mei 2026 | 00:17

MK Tolak Gugatan UU IKN, Ibu Kota RI Tetap Jakarta

Rabu, 13 Mei 2026 | 00:00

Menhut Gaungkan Pengakuan Hutan Adat di Markas PBB

Selasa, 12 Mei 2026 | 23:39

Rupiah Babak Belur, BI Kembali Sebut Kebutuhan Dolar Membludak

Selasa, 12 Mei 2026 | 23:12

Eks Kasat Narkoba Polres Kutai Barat Diduga jadi Kaki Tangan Bandar Narkoba Kelas Kakap

Selasa, 12 Mei 2026 | 22:49

Laut dan Manusia Harus Saling Menjaga

Selasa, 12 Mei 2026 | 22:39

Bleng-Blengan Sawah Blora, Cara Lama Petani Usir Tikus

Selasa, 12 Mei 2026 | 22:28

Peradilan Berjalan, GMNI Tetap Minta Dibentuk TGPF Kasus Andrie Yunus

Selasa, 12 Mei 2026 | 22:16

Menkop dan Wakil Panglima Kompak Kawal Operasional Kopdes

Selasa, 12 Mei 2026 | 22:10

Masa Depan Hotel Mewah dan Pariwisata di Indonesia Tourism Xchange 2026

Selasa, 12 Mei 2026 | 22:01

Selengkapnya