Berita

tony abbott/net

PD Dukung Langkah Tegas dan Elegan Presiden terhadap Australia

RABU, 20 NOVEMBER 2013 | 19:46 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Ketidakjelasan sikap pemerintah Australia terkait terkuaknya aksi penyadapan yang dilakukan terhadap sejumlah pejabat Republik Indonesia, termasuk pada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, telah menciderai hubungan baik kedua negara.

Hubungan baik ini semakin terganggu terutama sikap yang ditunjukkan Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, yang tidak mau meminta maaf kepada Indonesia atas penyadapan tersebut.

Demikian disampaikan Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Muhammad Ikhsan Modjo, kepada Rakyat Merdeka Online malam ini (Rabu, 20/11).


Karena itu, Partai Demokrat mendukung langkah-langkah tegas dan elegan yang dilakukan Presiden SBY, yaitu menghentikan sementara beberapa kerjasama strategis dengan Pemerintah Australia.

"Partai Demokrat juga menghimbau Pemerintah Australia memanggil pulang duta besarnya di Jakarta untuk melakukan konsultasi serius dengan Pemerintah Australia," sambung Ikhsan.

Ke depan, jelas Iksan menambahkan, kedua pemerintah perlu membuat "code of conduct" baru sebagai panduan dalam berhubungan, sehingga menghindari terjadinya kebijakan yang merugikan pemerintah dan masyarakat kedua negara.

Sementara itu, kepada masyarakat dan pelajar Indonesia yang berada di Australia, Partai Demokrat mengimbau untuk tetap tenang dan fokus dalam melakukan pekerjaan dan belajar. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya