Agun Gunandjar: Soal Struktur Anggaran Pemerintah Gagal!

Membangun Indonesia sejahtera merupakan amanah konstitusi, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial dalam upaya terwujudnya negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Menurut Agun Gunandjar Sudarsa dalam bedah buku dan diskusi publik bertema “Mewujudkan Indonesia Sejahtera“ di Gedung DPR/MPR Jakarta, Rabu (20/11). Sebenarnya untuk mewujudkan Indonesia sejahtera  merupakan hal yang sederhana, hanya diperlukan political will pemerintah untuk mengubah struktur anggaran menuju bentuk piramida. Selama ini politik anggaran, kata Agun, faktanya berbentuk piramida terbalik. Hal tersebut mengakibatkan pemerintah gagal melakukan distribusi kesejahteraan ke daerah.

Sehingga terang Ketua Komisi II itu, kesejahteraan yang tidak terdistribusi dengan baik pada akhirnya berakibat pada sejumlah tindak korupsi, seperti terjadinya praktik mafia anggaran untuk menyalurkan anggaran ke daerah.
Selain itu, politik anggaran dengan bentuk piramida terbalik selama ini telah membuat terjadinya Jakarta sentris. Dimana semua uang ditaruh ke kementerian dan menggemukkan anggaran di pusat.

Selain itu, politik anggaran dengan bentuk piramida terbalik selama ini telah membuat terjadinya Jakarta sentris. Dimana semua uang ditaruh ke kementerian dan menggemukkan anggaran di pusat.

"Jakarta sentris tersebut menyebabkan para pejabat daerah beramai-ramai pergi ke Jakarta untuk memperoleh kucuran dana lebih besar. Maka kemudian terjadilah praktik mafia anggaran itu," ujar polirtisi Golkar ini.

Dalam politik anggaran, kata Agun, perlu kiranya untuk menerapkan sistem berbentuk piramida yaitu anggaran makin ke bawah semakin membesar. Dimana anggaran terbesar berada di daerah, sedangkan di pusat makin sedikit. Menurutnya, hal ini akan memicu dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan di berbagai daerah.

"Dengan menerapkan politik anggaran berbentuk piramida, maka pusat hanya melakukan supervisi, pengarahan dan pengawasan mengenai tata kelola pemerintahan. Hal itu sesuai dengan menegaskan prinsip structure follow function dan money follow function yang sebenarnya sudah mendapatkan payung hukum dalam Undang-Undang No. 39 tahun 2008," ujarnya.

Agun menambahkan, Prinsip itu sesungguhnya yang efektif untuk otonomi daerah, dimana rakyat secara langsung dilayani oleh perangkat pemerintahannya di daerah. Sehingga mereka mampu memenuhi kebutuhan rakyat di wilayahnya seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sebagainya. [rus]