Berita

Edward Snowden/net

Galang Dukungan, Pemerintah Disarankan Ikut Lindungi Edward Snowden

RABU, 20 NOVEMBER 2013 | 11:30 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

. Pemerintah Indonesia perlu mengambil inisiatif melakukan penggalangan untuk ikut memberikan perlindungan kepada Edward Snowden. Pasalnya, mantan pegawai di Badan Keamanan Amerika Serikat (NSA) itu saat ini mendapat perlindungan dari Pemerintah Rusia.

Penggalangan dilakukan terhadap negara-negara yang khususnya merasa jadi korban penyadapan Intelijen Amerika Serikat dan Australia.

"Langkah ini penting. Karena bukan mustahi kini Snowden menjadi target operasi intelijen yang tentu mengancam nyawanya," jelas anggota Komisi I DPR Muhammad Najib dalam pesan singkat yang diterima sesaat lalu (Rabu, 20/11).


Selain itu langkah politik ini juga untuk memberi keberanian kepada Snowden-Snowden lain untuk membuka rahasia yang masih mereka simpan. "Kita jangan lupa karena berkat kebaikan kebaikan merekalah kini kita sadar bahwa kita sedang diinteli," demikian politikus PAN ini.

Informasi tentang penyadapan pejabat Indonesia sebelumnya dilontarkan Edward Snowden kepada The Guardian, harian berpengaruh di Inggris. Koran itu disebutkan daftar pejabat tinggi Indonesia yang disadap oleh Intelijen Australia.
 
The Guardian mengutip sebuah slide powerpoint yang dikeluarkan Direktorat Sinyal Australia (ADS). Statusnya “top secret” atau sangat rahasia. Slide memaparkan nama pejabat dan jenis ponsel yang disadap. Di bagian bawah slide tertulis slogan Kementerian Pertahanan Australia: Reveal their secrets-protect our own (ungkap rahasia mereka dan jaga rahasia negara). Slide lainnya ada lagi. Judulnya Indonesian President Voice Event.

Isinya, grafik data daftar telepon yang dihubungi dari ponsel Nokia E90, yang diklaim  sebagai nomor Presiden SBY. Data itu diambil selama 15 hari pada Agustus 2009. Selain SBY dan Ibu Ani, tujuh pejabat lainnya adalah Wapres Boediono, mantan Wapres Jusuf Kalla, Dino Patti Djalal (saat itu Jubir Presiden), Hatta Rajasa, Sri Mulyani (mantan Menteri Keuangan), Widodo AS (mantan Menkopolhukam), Sofyan Djalil (mantan Menteri BUMN). [zul]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Tertekan Lonjakan Minyak, Harga Emas Dunia Anjlok ke Level 4.254 Dolar AS

Senin, 28 September 2026 | 08:30

Iran Siap Hadapi "Perang Kiamat" dengan AS

Senin, 28 September 2026 | 08:12

Jalan Terbuka Bagi Dividen BEI: Proses Demutualisasi Masuki Tahap Pengkajian Saham

Senin, 28 September 2026 | 07:52

Halal Jangan Berhenti di Sertifikat

Senin, 28 September 2026 | 07:38

IAMI Lahir di Jakarta, Nasaruddin Umar Jadi Presiden Pertama

Senin, 28 September 2026 | 07:07

APH Harus Turun Tangan Tertibkan Tarif Parkir Tak Wajar

Senin, 28 September 2026 | 07:05

Kejagung Didesak Bongkar Mata Rantai Uang Chromebook

Senin, 28 September 2026 | 06:47

Pagar Nusa Kukuhkan 25 Kader Pasukan Inti di Taiwan

Senin, 28 September 2026 | 06:42

Indonesia Ikut Ajang WSC 2026 di Shanghai, Ini Manfaatnya

Senin, 28 September 2026 | 06:20

Ekosistem Logistik di Kawasan Timur Masih Penuh Tantangan

Senin, 28 September 2026 | 05:54

Selengkapnya