Berita

Edward Snowden/net

Galang Dukungan, Pemerintah Disarankan Ikut Lindungi Edward Snowden

RABU, 20 NOVEMBER 2013 | 11:30 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

. Pemerintah Indonesia perlu mengambil inisiatif melakukan penggalangan untuk ikut memberikan perlindungan kepada Edward Snowden. Pasalnya, mantan pegawai di Badan Keamanan Amerika Serikat (NSA) itu saat ini mendapat perlindungan dari Pemerintah Rusia.

Penggalangan dilakukan terhadap negara-negara yang khususnya merasa jadi korban penyadapan Intelijen Amerika Serikat dan Australia.

"Langkah ini penting. Karena bukan mustahi kini Snowden menjadi target operasi intelijen yang tentu mengancam nyawanya," jelas anggota Komisi I DPR Muhammad Najib dalam pesan singkat yang diterima sesaat lalu (Rabu, 20/11).


Selain itu langkah politik ini juga untuk memberi keberanian kepada Snowden-Snowden lain untuk membuka rahasia yang masih mereka simpan. "Kita jangan lupa karena berkat kebaikan kebaikan merekalah kini kita sadar bahwa kita sedang diinteli," demikian politikus PAN ini.

Informasi tentang penyadapan pejabat Indonesia sebelumnya dilontarkan Edward Snowden kepada The Guardian, harian berpengaruh di Inggris. Koran itu disebutkan daftar pejabat tinggi Indonesia yang disadap oleh Intelijen Australia.
 
The Guardian mengutip sebuah slide powerpoint yang dikeluarkan Direktorat Sinyal Australia (ADS). Statusnya “top secret” atau sangat rahasia. Slide memaparkan nama pejabat dan jenis ponsel yang disadap. Di bagian bawah slide tertulis slogan Kementerian Pertahanan Australia: Reveal their secrets-protect our own (ungkap rahasia mereka dan jaga rahasia negara). Slide lainnya ada lagi. Judulnya Indonesian President Voice Event.

Isinya, grafik data daftar telepon yang dihubungi dari ponsel Nokia E90, yang diklaim  sebagai nomor Presiden SBY. Data itu diambil selama 15 hari pada Agustus 2009. Selain SBY dan Ibu Ani, tujuh pejabat lainnya adalah Wapres Boediono, mantan Wapres Jusuf Kalla, Dino Patti Djalal (saat itu Jubir Presiden), Hatta Rajasa, Sri Mulyani (mantan Menteri Keuangan), Widodo AS (mantan Menkopolhukam), Sofyan Djalil (mantan Menteri BUMN). [zul]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

UPDATE

KPK Siap Telusuri Dugaan Aliran Dana Rp400 Juta ke Kajari Kabupaten Bekasi

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:10

150 Ojol dan Keluarga Bisa Kuliah Berkat Tambahan Beasiswa GoTo

Rabu, 24 Desember 2025 | 00:01

Tim Medis Unhas Tembus Daerah Terisolir Aceh Bantu Kesehatan Warga

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:51

Polri Tidak Beri Izin Pesta Kembang Api Malam Tahun Baru

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:40

Penyaluran BBM ke Aceh Tidak Boleh Terhenti

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:26

PAN Ajak Semua Pihak Bantu Pemulihan Pascabencana Sumatera

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:07

Refleksi Program MBG: UPF Makanan yang Telah Berizin BPOM

Selasa, 23 Desember 2025 | 23:01

Lima Tuntutan Masyumi Luruskan Kiblat Ekonomi Bangsa

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:54

Bawaslu Diminta Awasi Pilkades

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:31

Ini yang Diamankan KPK saat Geledah Rumah Bupati Bekasi dan Perusahaan Haji Kunang

Selasa, 23 Desember 2025 | 22:10

Selengkapnya