Sadap Pejabat RI, Australia harus Minta Maaf

Hubungan bilateral Indonesia-Australia merupakan salah satu hubungan diplomatik yang terbaik, baik dalam konteks government to government (G to G) maupun people to people (P to P).

Namun, terkuaknya aksi penyadapan oleh Pemerintah Australia terhadap Presiden SBY dan beberapa pejabat tinggi negara telah merusak jalinan persahabatan kedua negara tersebut.

"Sangat disayangkan respons Perdana Menteri Australia yang terkesan menutup mata. Kita dukung Pemerintah Indonesia untuk bersikap tegas sebagai negara berdaulat terhadap Pemerintahan Tony Abbot," tegas Sekjen DPP Barisan Indonesia, Fajar Riza Ul Haq (Selasa, 19/11).

Menurut Fajar, kegiatan penyadapan ini sangat berpotensi mengganggu persahabatan hangat Indonesia dan Australia yang sudah dirajut sejak lama. Padahal cuaca hubungan kedua negara sangat kondusif bahkan bisa disebut dalam masa-masa bulan madu, terlebih di era Kevin Rudd dan Julia Gillard.

Karena itu, tegas Fajar, kegiatan penyadapan oleh Pemerintah Australia itu merupakan pengkhianatan terhadap kepercayaan Indonesia. Makanya, harus disikapi secara serius oleh Pemerintah Indonesia.

"Nota protes diplomatik harus dilayangkan menyusul penarikan Dubes kita di Canberra. Australia harus minta maaf guna memulihkan kepercayaan Indonesia terhadap negeri Kanguru itu," tutup Fajar. [zul]