Berita

jusuf kalla/net

JK Tak Pernah Setujui Program Masjid yang hanya Bersifat Formalitas dan Pencitraan!

MINGGU, 17 NOVEMBER 2013 | 10:46 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Di bawah kepemimpinan Jusuf Kalla, Dewan Masjid Indonesia tengah melaksanakan program secara besar-besaran. Banyak program DMI yang diprioritaskan langsung bermanfaat bagi masyarakat.

Misalnya, DMI mempunyai program pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berbasis masjid. Sebanyak 1400 PAUD bekerjasama dengan Kemendikbud. Ada juga program perbaikan tata suara (sound system) yang tahun ditargetkan menyasar tiga sampai limu ribu masjid.

"Ada pendirian pos kesehatan berbasis masjid, dan mendirikan bank syariah berbasis masjid, bekerjasama dengan ASBISINDO. Semua tengah berlangsung. Ini membuktikan kerja keras untuk kemaslahatan masyarakat, agar masjid berdaya dan bermanfaat dalam berbagai aspek kehidupan," jelas Sekretaris Komunikasi dan Informasi PP DMI, Hery Sucipto, kepada Rakyat Merdeka Online (Minggu, 17/11).


Menurut Hery, justru tak jarang JK tidak menyetujui program yang sifatnya hanya formalitas, pencitraan dan aspek manfaatnya sementara waktu. JK ingin program yang jelas-jelas nyata dan dapat memakmurkan masjid serta jamaahnya. Itu sebabnya, di bawah kepemimpinan JK, DMI memilih tagline "Memakmurkan dan Dimakmurkan Masjid".

Dalam berbagai aktifitas DMI, baik di pusat maupun daerah, lanjut kader Muhammadiyah ini, JK juga menginstruksikan gambar dirinya tidak dipajang di spanduk atau alat-alat peraga kegiatan DMI lainnya, termasuk ucapan ‘Selamat Berpuasa’ saat Ramadhan, dengan mencantumkan nama dan gambar dirinya.

Mungkin karena massifnya kegiatan dan program DMI itulah, Wakil Sekjen DPP Partai Golkar Nurul Arifin sampai berkesimpulan tendensius bahwa JK menggunakan DMI, dan juga PMI, untuk alat kampanye.

"Bagi saya, tuduhan Nurul Arifin itu bukan saja tak berdasar, tapi juga telah melecehkan martabat DMI dan JK yang bekerja secara sosial dan ikhlas, serta merendahkan dan merugikan Partai Golkar sendiri, dimana dia menjadi jubirnya. Masyarakat akan menilai, bahwa kader dan jubir Golkar itu ternyata tidak peka terhadap persoalan dan aktifitas keagamaan yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat," pungkas Hery, yang kerap mendampingi JK.

Hery mengungkapkan itu terkait pernyataan itu terkait tudingan Nurul Arifin bahwa JK memanfaatkan Palang Merah Indonesia dan DMI sebagai alat untuk memuluskan langkahnya menuju Pemilihan Presiden 2014 mendatang.

“Kita (Golkar) membaca langkah JK saat ini, baik sebagai Ketua PMI maupun Ketua DMI. Semua langkah itu disamping aktivitas sosial, ada aktivitas politiknya. JK sudah menciptakan institusi untuk (kepentingan) dirinya sendiri. Kami juga sudah mendengar langkah pendekatan JK ke Jokowi dan ke partai-partai lain untuk kepentingan Pilpres 2014,” kata Nurul Jumat kemarin.

Pada Sabtu kemarin, Nurul Arifin sudah mengklarifikasi pernyataannya tersebut. Dalam penjelasannya, dia mengaku sangat menyesalkan berita yang seolah-olah mendiskreditkan Jusuf Kalla. Padahal sesungguhnya apa yang diungkapkannya adalah bentuk apresiasi terhadap kiprah bekas Ketua Umum Golkar itu selama ini.

Meski begitu, dia menilai, perbedaan persepsi bisa-bisa saja terjadi. Sebab tidak sama antara membaca, melihat dan mendengarkan ucapannya. "Namun demikian saya mohon maaf seandainya apa yang saya ungkapkan menyinggung Perasaan Pak JK. Karena sesungguhnya saya sangat menghormati dan menjunjung tinggi marwah Pak JK," demikian Nurul. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya