Berita

nurul arifin/net

Politik

Dewan Masjid Indonesia Tuntut Nurul Arifin Minta Maaf

SABTU, 16 NOVEMBER 2013 | 20:07 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Dewan Masjid Indonesia (DMI) menyesalkan adanya pernyataan dari Wakil Sekjen Golkar, Nurul Arifin yang menganggap Jusuf Kalla telah menggunakan kerja sosial di Palang Merah Indonesia (PMI) dan DMI sebagai institusi politik pribadi.

"Tidak benar dan salah besar bahwa Pak JK selaku Ketua Umum DMI memanfaatkan atau menunggangi DMI untuk kepentingan pilpres. Pernyataan tersebut melecehkan dan menghina lembaga umat Islam dan pengurus masjid," ujar Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi DPP DMI Munawar Fuad dalam rilis yang diterima redaksi sesaat lalu (Sabtu, 16/11).

Menurutnya, JK dipercaya memimpin DMI karena ketokohan dan pengaruhnya yang sangat kuat terhadap umat Islam. Bahkan, diakui Munawar bahwa JK tidak pernah mencalonkan diri menjadi Ketum DMI. Ini menunjukkan bahwa JK tidak pernah berambisi menunggangi DMI.


"Ia dimohon, didaulat, dan dipilih secara aklamasi oleh Muktamar DMI bahkan pemilihan ini terjadi pada saat Pak JK berada di luar negeri," lanjutnya.
 
Untuk itu, Munawar yang dalam hal ini mewakili DMI menyatakan protes keras dan menilai pernyataan Nurul Arifin telah melecehkan umat Islam. DMI juga dengan tegas meminta agar Nurul Arifin mencabut pernyataan tersebut dan minta maaf kepada seluruh pengurus DMI dan DKM (Dewan Kemakmuran Masjid) yang jumlahnya mencapai sejuta masjid.

"Jika tidak, para DKM akan menyampaikan somasi dan menggugat secara hukum," demikian Munawar.

Di satu sisi, Nurul sangat menyesalkan adanya berita yang seolah-olah dia telah mendiskreditkan Jusuf Kalla. Padahal sesungguhnya apa yang diungkapkan adalah bentuk apresiasi terhadap kiprah JK selama ini.

"Tidak ada kata-kata dari saya yang isinya menggunakan atau memanfaatkan," kata Nurul terkait meluruskan pemberitaan yang menyebutkan bahwa dirinya menilai JK telah  memanfaatkan Palang Merah Indonesia (PMI) dan Dewan Masjid Indonesia (DMI) untuk politik pribadi. [ian]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya