Berita

DAVID CAMERON/XINHUA

Global

Sri Lanka Tolak Usulan Cameron

SABTU, 16 NOVEMBER 2013 | 17:21 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemerintah Sri Lanka dengan tegas menolak usulan Perdana Menteri Inggris David Cameron agar dilakukan penyelidikan internasional atas konflik etnis yang pernah terjadi di Sri Lanka.

Seperti dikabarkan Xinhua, kepala Parlemen dan Kabinet Menteri, Nimal Siripala de Silva menekankan pada Sabtu (16/11) bahwa Sri Lanka merupakan negara berdaulat, karena itu dengan tegas menolak upaya penyelidikan Internasional dan menyebut hal tersebut sebagai upaya intervensi asing.

Pernyataan itu sebagai tanggapan atas sikap Cameron pagi tadi yang menyatakan bahwa Inggris akan mendorong Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UN Human Rights Council/UNHRC) melakukan penyelidikan jika Sri Lanka tidak mampu menangani dan menjelaskan masalah pelanggaran HAM yang terjadi di negaranya hingga Maret 2014 mendatang.


Untuk diketahui, permasalahan HAM yang terjadi di Sri Lanka berlatar pemberontakan kelompok minoritas Tamil terhadap pemerintah yang terjadi selama 26 tahun. Pemberontakan baru berhenti pada tahun 2009 ketika pemerintah melakukan serangan besar-besaran terhadap kelompok Tamil. Data PBB menyebutkan, sekitar 40 ribu warga sipil Tamil tewas di bulan terakhir serangan pemerintah tersebut

De Silva juga menegaskan bahwa negara-negara persemakmuran Inggris atau Commonwealth tidak akan digunakan sebagai polisi global bagi permasalahan negara-negara anggota lainnya.

Cameron dan sejumlah pemimpin negara persemakmuran Inggris saat ini tengah berkumpul di Sri Lanka dalam pertemuan rutin dua tahunan atau Commonwealth Summit. Sebelumnya, Perdana Menteri India, Kanada, dan Mauritus telah memboikot acara tersebut sebagai bentuk protes atas permasalahan HAM yang belum dituntaskan oleh Sri Lanka.[wid]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya