Berita

Politik

PPI: Wajar Ruhut Ditolak Jadi Ketua Komisi III

JUMAT, 15 NOVEMBER 2013 | 21:14 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Gaya komunikasi politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul tidak mencerminkan sebagai wakil rakyat. Ia justru lebih sering tampil layaknya pelawak meski dalam forum-forum resmi.

Begitu ujar pengurus Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Iwan Nur Iswan dalam diskusi mingguan di markas PPI, Duren Sawit, Jakarta, Jumat (15/11).

"Jadi wajar kalau Ruhut ditolak sebagai Ketua Komisi III," ucap Iwan disambut tawa audiens.


Sebagai anggota Komisi III DPR, katanya, Ruhut seharusnya pandai menempatkan diri saat hadir di depan publik. Bukan menampilkan karakter "si Poltak Raja Minyak" seperti saat masih menjadi artis.

Lebih lanjut, analis politik PPI ini mencontohkan bagaimana seorang pelawak di Amerika Serikat, Al Franken, yang menjadi senator di negara bagian Minnesota. Usai terpilih, Franken pandai menempatkan dirinya dengan tidak terlalu sering mengeluarkan pernyataan yang sifatnya remeh-temeh.

"Meski suka menghibur, tetapi hal itu dilakukannya hanya sesekali dan bukan dalam kapasitas sebagai pejabat publik," imbuh dia.

"Seharusnya Ruhut juga menyadari posisi dan punya kualitas dalam mengeluarkan statement. Sulit membedakan apakah Ruhut sedang melawak atau serius," tandasnya.[dem]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya