Berita

mahinda rajapksa/net

Global

Tuan Rumah Commonwealth Summit Dihantui Isu Pelanggaran HAM

JUMAT, 15 NOVEMBER 2013 | 17:14 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemimpin Negara Persemakmuran Inggris (Commonwealth) berkumpul di Kolombo, Sri Lanka pada Jumat (15/11) untuk pertemua dua tahunan (commonwealth summit).

Melalui pertemuan yang berlangsung selama dua hari 15-17 November itu,  Presiden Sri Lanka Mahinda Rajapaksa berharap sekaligus mendapat dukungan bagi pembangunan ekonomi di Sri Lanka. Namun, seperti dikabarkan Reuters, penyelenggaraan pertemuan tersebut dibayangi tuduhan atas sejumlah pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan pemerintah terhadap kelompok minoritas Tamil. Hal tersebut memunculkan sejumlah tekanan politik, terutama dari sesama negara anggota Commonwealth.

Sekalipun menghadiri pertemuan, namun Perdana Menteri Inggris David Cameron melalui akun twitternya, @David_Cameron menegaskan kepada Rajapaksa bahwa  permasalahan HAM yang terjadi di Sri Lanka merupakan hal yang disorotinya dan tengah dalam proses investigasi.


Sebelumnya, Perdana Menteri India Manmohan Singh, Perdana Menteri Kanada Stephan Harper dan Perdana Menteri Mauritian Navinchandra Ramgoolam juga menyatakan bahwa negaranya memboikot dan menolak hadir pada pertemuan tersebut sebagai bentuk atas pelanggaran hak asasi yang belum diselesaikan oleh pemerintah Sri Lanka.

Menanggapi hal tersebut, pejabat Kolombo menyayangkan protes tersebut dan menyebutnya sebagai intervensi negara asing jelang pertemuan Commonwealth. Padahal negaranya tengah melakukan rekonsiliasi yang didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang kuat. Selain itu, Rajapaksa menegaskan bahwa negaranya tidak menyembunyikan apapun, termasuk masalah pelanggaran HAM.

"Kita di Sri Lanka tengah melangkah ke era baru untuk perdamaian, stabilitas dan kesempatan peningkatan ekonomi," katanya di depan kepala negara dan pejabat dari 49 negara Persemakmuran Inggris yang hadir.

Permasalahan HAM yang terjadi di Sri Lanka berlatar pemberontakan kelompok minoritas Tamil terhadap pemerintah yang terjadi selama 26 tahun. Pemerontakan baru berhenti pada tahun 2009 ketika pemerintah melakukan serangan besar-besaran terhadap kelompok Tamil. Data PBB menyebutkan bahwa sekitar 40.000 warga sipil Tamil tewas di bulan terakhir serangan pemerintah tersebut. [ald]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya