Perketat Pengamanan Sidang, MK Harus Koordinasi dengan Polri

Kerusuhan akibat amukan massa dalam sidang Pilkada Maluku tadi siang (Kamis 14/11) di Gedung Mahkamah Konstitusi Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta lebih disebabkan perilaku tak terpuji pendukung salah satu calon.

Menurut Anggota Komisi III DPR, Bambang Soesatyo, setiap orang wajib berperilaku tertib di area persidangan, dan menghormati apa pun putusan majelis hakim. Ketidakpuasan atas putusan majelis hakim bisa direspons melalui jalur hukum, atau melaporkannya ke Komisi Yudisial.
 
Memang, kata Bambang, tak dapat ditutup-tutupi bahwa kepercayaan terhadap korps hakim sedang merosot. Terutama setelah kasus yang menimpa mantan Ketua MK Akil Mochtar. Namun, merosotnya kepercayaan terhadap korps hakim dan kasus Akil tidak boleh dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan anarkis terhadap para hakim dan semua institusi peradilan di negara ini.
 

 
"Saya melihat bahwa pasca terungkapnya kasus Akil, persidangan kasus-kasus sengketa pilkada di MK menjadi ajang atau forum yang sangat sensitif. Para anggota majelis hakim sangat mudah menjadi sasaran kemarahan dan ketidakpuasan para pendukung calon," ujar Bambang dalam keterangannya, Kamis (14/11).
 
Karena itu, Ia mendesak pimpinan MK untuk berkoordinasi dengan pihak keamanan, khususnya Polri, guna memperketat pengamanan jalannya sidang dan pasca sidang, sehingga para hakim tidak lagi sasaran amuk massa atau dikejar-kejar masa pendukung.

"Peristiwa di MK kemarin sangat memprihatinkan dan memalukan," terang politisi Golkar ini.
 
Perisitiwa serupa, kata dia, tidak boleh terjadi lagi. Karena itu, MK tidak boleh berdiam diri atau hanya menunggu. Pimpinan MK harus berinisiatif mengamankan jalannya sidang melalui koordinasi dengan aparat keamanan. [rus]