Berita

ilustrasi/net

Ruang Sidang MK Dipasang Garis Polisi

KAMIS, 14 NOVEMBER 2013 | 13:52 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pihak Kepolisian Polres Jakarta Pusat langsung memasang police line di sekitar ruang sidang dan lobi lantai 2 Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, yang diobrak-abrik beberapa pengunjung.

Pelaku  yang mengamuk itu adalah pengunjung dari sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Provinsi Maluku. "Kecuali yang berkepentingan, yang lain dilarang masuk," kata petugas polisi yang enggan disebutkan namanya di depan ruang sidang MK Jakarta, Kamis (14/11).

Seperti dikutip dari JPNN, tampak beberapa petugas kebersihan di MK membersihkan puing-puing kaca yang tercecer di depan lobi ruang sidang. Kini, beberapa pengunjung sidang lainnya di MK, diminta tidak mendekati ruang sidang tersebut.


Kericuhan dan keributan ini diawali saat majelis hakim menyatakan tidak dapat diterima secara keseluruhan PHPU ini. Saat itu, beberapa pengunjung mengeluarkan kata-kata tidak senonoh. "MK maling," kata salah satu pengunjung berteriak.

Mereka melempari majelis hakim dengan mikrofon. Beruntung tidak terkena para hakim. Akan tetapi sontak lemparan itu membuat majelis hakim kabur dari ruang sidang ke ruang tunggu hakim.

Tak hanya itu, sejumlah fasilitas di ruang sidang dan lobi lantai 2 dirusak. Seperti kursi, televisi, mikrofon, speaker, dan pintu. Dari peristiwa ini lima orang ditangkap pihak kepolisian karena diduga sebagai provokator.

"Mereka tadi sudah marah semua, jumlahnya saya tidak tahu lagi karena jumlah polisi yang datang saja tidak bisa atasi tadi," kata salah satu saksi peristiwa itu, Arsi di depan lobi.

Kini kursi-kursi untuk pengunjung yang tadinya berbaris rapi di lobi ruang sidang sudah diangkut dan diduduki oleh belasan personil polisi, untuk berjaga-jaga. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya