Peserta Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat Ali Masykur Musa menilai, pluralisme menjadi suatu keharusan di Indonesia. Isu pluralisme akan menjadi tema yang pertama diusungnya jika terpilih sebagai pemenang konvensi.
Pernyataan, Masykur Musa ini menanggapi survei Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) yang dirilis Minggu (11/11) lalu. Dalam rilis itu, sosok tokoh elit politik baru yang dinilai pluralis yaitu Jokowi di posisi pertama, Hary Tanoe di posisi kedua dan Ali Masykur Musa di posisi ketiga.
"Pluralisme suatu keharusan di sebuah negara Pancasila. Sebab itu, membangun pluralisme harus menjadi komitmen semua pihak. Baik pemerintah pusat, daerah, tokoh formal maupun informal dan para pemimpin partai politik," ujar Masykur Musa kepada wartawan di Jakarta, Selasa (12/11).
Menurutnya, saat ini Indonesia berada dalam masa transisi dan mengharuskan terbangunnya suasana politik yang penuh toleran agar pemilu 2014 berjalan secara damai. Sekarang, lanjutnya, sendi-sendi sosial bangsa Indonesia telah bergeser dari kohesif menuju ke individualistik. Dengan demikian kehidupan masyarakat akhirnya cenderung tidak mampu mengembangkan toleransi yang menghargai perbedaan.
"Karena itulah, yang dibutuhkan dalam kepemimpinnan yang akan datang, masyarakat menginginkan agar pemimpinannya itu mampu menjadi peredam masalah sosial," tegasnya.
Ketua Umum Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) ini berjanji, akan menjadi tokoh yang mampu menjadi solidarity maker di level sosial dan politik. Dirinya mengaku, sikap plural bukanlah masalah di tokoh-tokoh NU. Karena memang sikap seperti iitu sudah menjadi sikap keseharian dari pimpinan-pimpinan NU yang mengedepankan toleransi sebagai prinsip etika sosial kita.
Masykur Musa menambahkan, akhir-akhir ini, pluralisme tidak dihargai sebab, politik agama dan etnik telah menjadi alat para pimpinan baik formal maupun informal agama. Pada akhirnya cenderung melahirkan kekerasan antar umat beragama dan kekerasan antar etnik di Indonesia.
"Padahal 10 tahun yang lalu kita tidak melihat adanya kekerasan antar suku justru setelah reformasi inilah melahirkan kekerasan antar suku di Indonesia. Makanya kita harus berani dan kritis di Indonesia yang pluralis," tegasnya.
Selain itu. Masykur menambahkan, seharusnya keragaman bisa dijadikan potensi di Indonesia. Sayangnya, perbedaan itu menjadi komoditas politik yang acapkali dibenturkan. "Solusinya adalah, leadership. Membutuhkan leadership yang memiliki nilai-nilai toleransi. Dari segi program-programnya mengedepankan pendekatan kultural yang menumbuhkan karakter bangsa. Selama ini pendidikan karakter bangsa kan ditinggal," pungkasnya.
[rus]
