Kecelakaan Helikopter M17 milik TNI-AD, yang menwaskan belasan prajurit itu pada Sabtu kemarin di Kalimantan, menambah panjang daftar masalah yang ada dalam sistem pertahanan dan keamanan nasional.
Bukan saja kehilangan prajurit yang sangat merugikan TNI, tetapi juga menunjukkan lemahnya manajemen sistem alutsista kita.
"Apalagi kalau statemen TB Hasanuddin juga dipakai sebagai pertimbangan. Sudah sejak lama ditengarai ada masalah serius dalam manajemen sistem alutsista TNI, yang selalu tidak pernah bisa diselesaikan secara transparan dan diketahui oleh rakyat," ujar pengamat politik senior AS Hikam (Senin, 11/11).
Hikam mengungkapkan itu menanggapi pernyataan Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin yang mendesak pengadaan suku cadang dan pemeliharaan alutsista baru milik TNI segera dievaluasi.
Hikam mengingatkan, kasus penyimpanan ratusan senjata oleh seorang Pati TNI AD. Juga berbagi pembelanjaan alutisista temasuk pesawat tempur dan tank-tank modern yang ditengarai penuh dengan kong-kalikong antara oknum pejabat, pemasok, dan perantara.
Menurut Hikam, semuanya menguap begitu saja tanpa ada nyali dari DPR untuk membukanya. Karena itu, dia berharap KPK punya nyali untuk masuk ke sarang macan tersebut.
"Karena yang namanya pengadaan sistem alutsista (di mana saja) sangat menggiurkan dan mudah untuk dipakai sebagai alat menggerogoti uang negara dan bancakan oleh para koruptor," ungkapnya.
"Para prajurut terbaik TNI kehilangan nyawa mereka bukan di medan laga, tetapi karena sistem alutsista mereka yang bermasalah. KPK perlu didukung agar membongkar praktik korupsi di dalam lembaga-lembaga yang terkait dengan pengadaan alutsista TNI," tandasnya.
[zul]
