Berita

sb yudhoyono/net

Wakil Ketum Kadin: SBY Sentil Jokowi untuk Alihkan Perhatian dari Isu yang Memalukan

MINGGU, 10 NOVEMBER 2013 | 14:49 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Presiden SBY dinilai menjadikan kemacetan di Jakarta dan kota lain sebagai isu untuk mengalihkan perhatian publik dan lari dari persoalan memalukan yang sedang dihadapi pemerintahannya, yakni penyadapan oleh Amerika Serikat (AS) dan Australia.
 
Kanselir Jerman Angela Merkel sangat marah pada Presiden AS Barack Obama karena telepon selulernya disadap para agen NSA (Badan Keamanan Nasional) AS. Berbeda dengan para pemimpin Eropa yang secara terbuka menunjukkan amarah, Presiden RI bahkan nyaris tidak merespons ulah dua negara itu.

"Alih-alih marah karena disadap Australia, Presiden SBY justru coba mengalihkan perhatian publik dari isu penyadapan tadi dengan menjadikan kemacetan di Jakarta dan kota lain sebagai isu tandingan," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Bambang Soesatyo, (Minggu, 10/11).


Presiden juga terkesan tendensius karena menyebut nama Gubernur DKI Joko Widodo saat menyinggung kemacetan tersebut. Akibatnya, cara publik mempersepsikan pernyataan soal kemacetan itu pun menjadi lain. Apalagi, ungkap Bambang, SBY mengemukakan masalah kemacetan lalu lintas itu di forum yang dihadiri para pengusaha anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, di Bogor, belum lama ini.

Selain isu penyadapan, persoalan lain yang sedang mengemuka saat itu adalah tuntutan pekerja atas kenaikan Upah Minimum Regional (UMR). Sangat faktual karena tuntutan itu diwarnai oleh rangkaian unjuk rasa pekerja di sejumlah daerah. Selain itu, para praktisi bisnis juga sedang menyoroti lemahnya kinerja ekspor akibat menurunnya permintaan dari kawasan Eropa yang sedang dilanda krisis ekonomi.
 
"Akan sangat relevan jika Presiden saat itu menyinggung masalah upah pekerja, serta memotivasi para pengusaha untuk menggenjot volume ekspor. Membahas kemacetan pun relevan dalam konteks infrastruktur yang ideal. Namun, manakala semua persoalannya dilimpahkan ke pundak para gubernur dan walikota, presiden terkesan tidak bertanggungjawab dan hanya bisa menyalahkan bawahan," tandasnya. [zul]

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

UPDATE

Cetak Rekor 4 Hari Beruntun! Emas Antam Nyaris Tembus Rp2,6 Juta per Gram

Rabu, 24 Desember 2025 | 10:13

Saham AYAM dan BULL Masuk Radar UMA

Rabu, 24 Desember 2025 | 09:55

Legislator PKB Apresiasi Langkah Tegas KBRI London Laporkan Bonnie Blue

Rabu, 24 Desember 2025 | 09:44

Prabowo Bahas Kampung Haji dengan Sejumlah Menteri di Hambalang

Rabu, 24 Desember 2025 | 09:32

Pejabat Jangan Alergi Dikritik

Rabu, 24 Desember 2025 | 09:31

Saleh Daulay Dukung Prabowo Bentuk Tim Arsitektur Perkotaan

Rabu, 24 Desember 2025 | 09:26

Ribuan Petugas DLH Diterjunkan Jaga Kebersihan saat Natal

Rabu, 24 Desember 2025 | 09:21

Bursa Asia Bergerak Variatif Jelang Libur Natal

Rabu, 24 Desember 2025 | 09:13

Satu Hati untuk Sumatera: Gerak Cepat BNI & BUMN Peduli Pulihkan Asa Warga

Rabu, 24 Desember 2025 | 09:04

Harga Minyak Naik Jelang Natal

Rabu, 24 Desember 2025 | 08:54

Selengkapnya