Berita

sb yudhoyono/net

Wakil Ketum Kadin: SBY Sentil Jokowi untuk Alihkan Perhatian dari Isu yang Memalukan

MINGGU, 10 NOVEMBER 2013 | 14:49 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Presiden SBY dinilai menjadikan kemacetan di Jakarta dan kota lain sebagai isu untuk mengalihkan perhatian publik dan lari dari persoalan memalukan yang sedang dihadapi pemerintahannya, yakni penyadapan oleh Amerika Serikat (AS) dan Australia.
 
Kanselir Jerman Angela Merkel sangat marah pada Presiden AS Barack Obama karena telepon selulernya disadap para agen NSA (Badan Keamanan Nasional) AS. Berbeda dengan para pemimpin Eropa yang secara terbuka menunjukkan amarah, Presiden RI bahkan nyaris tidak merespons ulah dua negara itu.

"Alih-alih marah karena disadap Australia, Presiden SBY justru coba mengalihkan perhatian publik dari isu penyadapan tadi dengan menjadikan kemacetan di Jakarta dan kota lain sebagai isu tandingan," ujar Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Bambang Soesatyo, (Minggu, 10/11).


Presiden juga terkesan tendensius karena menyebut nama Gubernur DKI Joko Widodo saat menyinggung kemacetan tersebut. Akibatnya, cara publik mempersepsikan pernyataan soal kemacetan itu pun menjadi lain. Apalagi, ungkap Bambang, SBY mengemukakan masalah kemacetan lalu lintas itu di forum yang dihadiri para pengusaha anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, di Bogor, belum lama ini.

Selain isu penyadapan, persoalan lain yang sedang mengemuka saat itu adalah tuntutan pekerja atas kenaikan Upah Minimum Regional (UMR). Sangat faktual karena tuntutan itu diwarnai oleh rangkaian unjuk rasa pekerja di sejumlah daerah. Selain itu, para praktisi bisnis juga sedang menyoroti lemahnya kinerja ekspor akibat menurunnya permintaan dari kawasan Eropa yang sedang dilanda krisis ekonomi.
 
"Akan sangat relevan jika Presiden saat itu menyinggung masalah upah pekerja, serta memotivasi para pengusaha untuk menggenjot volume ekspor. Membahas kemacetan pun relevan dalam konteks infrastruktur yang ideal. Namun, manakala semua persoalannya dilimpahkan ke pundak para gubernur dan walikota, presiden terkesan tidak bertanggungjawab dan hanya bisa menyalahkan bawahan," tandasnya. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya