Revisi DNI Bahayakan Kepentingan Nasional

Sikap pemerintah membuka keran kepemilikan asing untuk berinvestasi sektor strategis melalui revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) merupakan sikap yang membahayakan kepentingan nasional.

Begitu diungkapkan ekonom Indef Dradjad H.Wibowo dalam rilis yang diterima redaksi beberapa saat lalu (Sabtu, 9/11).

Menurutnya, rencana revisi DNI ini menimbulkan kesan bahwa pemerintah justru berusaha membuka ruang negosiasi kepemilikan sektor strategis bagi asing. Padahal sektor ini seharusnya dipegang sepenuhnya oleh negara. Uniknya, masih lanjut Dradjad, semua itu dilakukan di saat Pemerintahan SBY-Boediono berada di masa akhir rejimnya. Tentu saja bagi pihak asing, hal demikian bisa saja dianggap sebagai 'hadiah' manis.

"Kita tidak boleh anti asing karena dunia sudah masuk ke dalam globalisasi. Tapi jangan kebablasan memanjakan asing sehingga merugikan kepentingan nasional," tegas Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini.

Baginya, bukan hanya masalah kesempatan ekonomi, namun pemerintah juga seharusnya mempertimbangkan resiko jaringan, intelijen bisnis, hingga ke keamanan nasional. Sebagai gambaran, Pemerintah AS yang sangat liberal sekalipun gegap gempita menolak ketika salah satu pelabuhan di sana saat akan diakuisisi oleh Dubai Investment. Berbagai argumen dikemukakan termasuk keamanan nasional menghadapi teror biologi.

"Akhirnya Kongres AS menolak akuisisi tersebut. Ini Indonesia kok malah mau sok liberal," cibir Dradjad.

Seperti diketahui, pemerintah telah menyelesaikan draf revisi DNI menyusul rilis paket kebijakan ekonomi Kemudahan Berusaha oleh Wakil Presiden Boediono. Dari keputusannya itu, pemerintah menetapkan lima sektor baru yang dibuka bagi kepemilikan asing berkaitan dengan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS). Selain itu, pemerintah juga menetapkan kelonggaran kebijakan dengan menaikkan porsi saham kepemilikan asing di 10 bidang usaha dalam relaksasi DNI. [ian]