Berita

presiden as/net

SBY Diragukan Berani Protes Keras ke AS

SABTU, 09 NOVEMBER 2013 | 00:46 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Peneliti Indonesia Law Reform Institute, Jeppri F Silalahi, tidak yakin Pemerintah Indonesia akan melayangkan protes keras terkait penyadapan yang dilakukan Amerika Serikat dan Australia setelah dia mengingat pidato SBY.

"Setelah saya ingat dengan pidato SBY pada tahun 2004 setelah 2 jam pelantikan dirinya sebagai presiden, dia berkata dalam bahasa Inggris yang kira-kira menyatakan 'Indonesia is my first country, and USA is my second country'," jelas Jeppri dalam keterangan pers yang diterima redaksi, (Jumat, 8/11).

Karena itu, dia hanya bisa berharap tiga sarannya agar Indonesia tidak mudah disadap dilaksanakan oleh Presiden Indonesia pada pemerintahan berikutnya.  


Ketiga sarannya tersebut adalah, memindahkan kantor Kedubes AS agar jauh dari kantor lembaga-lembaga negara, membuat aturan hukum yang tegas soal, dan ketiga memperkuat BIN.

Jika ketiga hal tersebut bisa dilakukan dengan benar, pemerintah ke depan harus didorong tidak semata-mata menyampaikan protes ke dunia internasional. Tapi juga berani dengan tegas memerintahkan perusahaan-perusahaan berbendera AS dan Australia yang ada di Indonesia segera hengkang.

"Karena itu akan memberikan efek jera dan pelajaran bagi negara negara lain yang mencoba melakukan operasi intelijen-nya di Indonesia demi menegakkan kedaulatan bangsa dan negara," tandasnya.

Sementara itu, Menlu Marty Natalegawa membantah Indonesia terlalu lembek menyikapi aksi penyadapan oleh Amerika Serikat dan Australia. Pada acara closing statement Bali Democracy Forum (BDF) hari ini di Bali, Menlu kembali menegaskan, Indonesia protes keras atas penyadapan tersebut. Bahkan, pemerintah Indonesia turut mensponsori Resolusi PBB terkait masalah penyadapan. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya