Berita

jokowi-sby/net

Sentil Jokowi, SBY Gagal Menginspirasi Kepala Daerah

JUMAT, 08 NOVEMBER 2013 | 23:05 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Presiden SBY tidak sepenuhnya keliru saat mengatakan bahwa kemacetan yang ada di Ibukota merupakan tanggungjawab Gubernur DKI Jakarta. Begitu juga permasalahan daerah lain yang merupakan tanggung jawab masing-masing kepala daerah bersangkutan.

"Tetapi bagi saya, statement tersebut mengandung makna gagalnya konektivitas kepemimpinan," ujar ekonom, Dahnil Anzar Simanjuntak, malam ini (Jumat, 8/11).

Dahnil menjelaskan, era otonomi daerah dan desentralisasi memberikan wewenang yang luas bagi kepala daerah untuk mengurus dan mengelola potensi daerah. Sehingga era ini banyak ditemukan penguasa daerah yang sangat hegemonik. Bahkan, tidak jarang mengabaikan koordinasi vertikal, juga horizontal. Akhirnya yang terjadi jalan "dewek-dewek".


"Jadi perencanaan pembangunan berhenti menjadi dokumen kosong. Tengok saja akhirnya pembangunan ekonomi kita timpang dan bopeng dimana-mana, tanpa konektivitas pembangunan yang benar. Nah, akar lemah konektivitas ini, ya karena lemahnya konektivitas kepemimpinan SBY sebagai pimpinan tertinggi," ungkapnya.

Menurut Dahnil, SBY tidak mampu menginspirasi atau mendorong kepala-kepala daerah untuk menggunakan semua potensi demi kepentingan rakyat. Oleh sebab itu, ke depan dibutuhkan konektivitas kepemimpinan yang kuat.

"Tentu dengan Presiden yang mampu merangkai konektivitas kepemimpinan itu dengan baik dan benar, yang menjadi sumber inspirasi bagi kepemimpinan di bawahnya," demikian dosen Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten ini. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya