Berita

bara hasibuan/net

PAN: Langkah Indonesia Mendukung Resolusi Anti-Penyadapan Sangat Tepat

KAMIS, 07 NOVEMBER 2013 | 09:50 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Dukungan pemerintah Indonesia terhadap draf Resolusi Anti-Penyadapan yang diajukan Jerman dan Brazil merupakan langkah yang tepat. Draf resolusi yang sedang disusun ini bertujuan untuk mengakhiri pengawasan digital (penyadapan) secara berlebihan.

"Sebagai negara yang diduga sebagai korban penyadapan, disamping menyatakan sikap langsung kepada pemerintah Amerika Serikat dan Australia, dukungan yang diberikan Indonesia merupakan langkah kongkrit untuk mendorong konsensus global demi mengakhiri tindakan penyadapan," jelas Ketua DPP PAN bidang Luar Negeri, Bara Hasibuan (Kamis, 7/11).

Indonesia, lanjut Bara, sebagai negara yang memiliki peran strategis di dunia Internasional, memiliki kredibilitas/leverige untuk mendorong konsensus global. Menurutnya, aktifitas penyadapan yang dilakukan Amerika Serikat dan Australia sudah terlampau jauh sehingga mengganggu hubungan antar negara yang seharusnya dibangun berdasarkan trust dan respect.


"Dalam laporan yang beredar, jelas tindakan penyadapan ini telah melenceng jauh dari tujuan semula, yaitu pemberantasan terorisme. Patut diduga telah terjadi  penyalahgunaan dalam konteks yang lebih luas. Jadi jelas ini merupakan pelanggaran serius atas etika dan norma hukum internasional," terang Bara.

Bara juga menyampaikan pentingnya Amerika Serikat dan Australia untuk ikut mendukung dan menghormati resolusi PBB tersebut sebagai upaya untuk memperkuat masyarakat Internasional yang rule based, yaitu hubungan atau interaksi antar negara yang diatur dalam ketentuan Internasional.[zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya