Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan aksi mogok nasional buruh untuk menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) merupakan salah satu faktor yang bisa mengganggu iklim investasi dalam negeri.
Beruntung, katanya, aksi tersebut tidak menjurus ke kekerasan dan anarkis. Sehingga sweeping buruh tidak berdampak signifikan terhadap iklim investasi.
Hatta mengatakan selama aksi mogok nasional yang dilakukan buruh tanpa terjadi aksi kekerasan, anarkis, sweeping buruh lain tidaklah menjadi masalah. Namun yang terpenting buruh juga harus memikirkan iklim investasi dalam negeri yang bisa memburuk jika terus menerus melakukan aksi mogok nasional seperti beberapa waktu lalu.
"Salah satu yang paling menakutkan investor asing dan dalam negeri itu adalah masalah buruh. Kita tentu harus menaikan pendapatan dari pekerja dan masyarakat kita. Tapi juga kita harus melihat kondisi industri kita yang memang sedang menghadapi tantangan dari perekonomian global yang sedang tidak menentu seperti sekarang ini," jelas Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu.
Lebih jauh Hatta mengingatkan berdasarkan survei soal peringkat kemudahaan berbisnis (Doing Business) 2014 telah menempatkan Indonesia di peringkat ke 120. Peringkat ini jauh tertinggal dari negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.
Maka dari itu ia meminta kepada buruh untuk membantu pemerintah dalam menjaga iklim investasi di tanah air, dengan tidak terus-terusan melakukan aksi mogok nasional.
"Jadi itu harus dijaga, jangan sampai runtuh usahanya. Sehingga terjadi hilangnya minat terhadap investasi di negeri kita," sambungnya.
[dem]
