Berita

jokowi/net

Jokowi Harus Contoh Walikota Padang Panjang

SENIN, 04 NOVEMBER 2013 | 08:27 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Anak mengapresiasi kebijakan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang melarang sponsor rokok untuk kegiatan di sekolah. Hal itu merupakan kebijakan yang ramah anak.

Tapi dingatkan, jika hanya sebatas larangan sponsor rokok di sekolah, Jokowi dianggap tidak serius membatasi iklan rokok karena banyak iklan rokok di tempat-tempat umum di Jakarta.

Padahal, Jakarta sudah memiliki Perda larangan merokok di tempat umum, namun sampai saat ini belum efektif dilaksanakan. Selama ini jika ada kebijakan Gubernur, selalu dipertanyakan dasar hukumnya.


"Terkait rokok sudah ada perdanya, sehingga tidak ada alasan untuk tidak memberi sanksi kepada masyarakat yang merokok di tempat umum atau tempat yang dilarang," ujar Ketua Satgas PA, M. Ihsan, (Senin, 4/11).

Karena itu, kalau serius menjadikan Jakarta kota layak anak, Jokowi harus melarang seluruh iklan rokok di Jakarta. Beberapa pemerintah daerah sudah menerapkan peraturan ini. Kotamadya Padang Panjang, Sumbar, misalnya, sudah lama melarang dipasang iklan rokok di jalan-jalan dan tempat umum.

"Kita tunggu kebijakan Jokowi untuk melarang iklan rokok di Jakarta dan memberi sanksi yang seberat-beratnya bagi pelanggar perda larangan merokok," tegas komisioner KPAI ini seraya menambahkan Pemda DKI tidak akan kekurangan pendapatan jika melarang iklan rokok. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya