Berita

ilustrasi/net

Indonesia Harus Putus Hubungan Diplomatik dengan AS dan Australia

MINGGU, 03 NOVEMBER 2013 | 18:47 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

. Tindakan spionase dan penyadapan oleh Amerika Serikat dan Australia terhadap Indonesia bukan saja telah mengganggu hubungan diplomatik, tapi juga bukti paling nyata bahwa Amerika dan Australia mengangkangi kedaulatan Indonesia sebagai negara yang merdeka. Namun di saat yang sama, ini juga menunjukkan betapa lemahnya kekuatan sistem pertahanan negara ini.

"Protes keras yang dilakukan pemerintah Indonesia hanya gertak sambal dan tidak mampu menunjukan karakter sebagaimana layaknya bangsa yang berkarakter," kata Ketua Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dn Putra Putri TNI Polri (GM FKPPI) DKI Jakarta, Arif Bawono, dalam keterangan beberapa saat lalu (Minggu, 3/11)

Seharusnya, ungkap Arif, protes pemerintah RI dibarengi aksi nyata berupa pemutusan hubungan diplomatik dan pengusiran duta besar kedua negara itu. Dan karena itu pula, GM FKPPI menuntut keras dan meminta klarifikasi oleh kedubes AS di Indonesia atas kegiatan spionase dan penyadapan. Boy juga meminta klarifikasi kedubes Australia atas peyadapan yang kedua kalinya dilakukan kepada Indonesia, setelah pertama kalinya dilakukan di kedubes Indonesia di Canbera Australia


Boy, begitu Arif disapa, mengusulkan kepada pemerintah untuk menolak dan mencabut izin IMB pembangunan gedung baru kedubes AS di Jakarta karena fasilitas tersebut telah terbukti menjadi pusat kegiatan spionase yang dilakukan oleh AS terhadap rakyat dan pemerintah Indonesia.

"Selidiki dan tangkap oknum atau pejabat Indonesia yang terindikasi terlibat skandal besar kegiatan spionase penyadapan di Indonesia yang telah membiarkan selama ini kegiatan spionase dan penyadapan ini terjadi, karena  tidak ada tempat untuk pengkhianat dinegeri ini," tegas Boy, sambi mengancam akan menyerukan kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk memboikot kegiatan bisnis dan pemerintahan AS dan Australia yang ada di Jakarta bila tuntutannya tidak dilakukan. [ysa]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Kapolri Resmikan Laboratorium Uji Seragam untuk Tingkatkan Perlindungan

Rabu, 13 Mei 2026 | 00:17

MK Tolak Gugatan UU IKN, Ibu Kota RI Tetap Jakarta

Rabu, 13 Mei 2026 | 00:00

Menhut Gaungkan Pengakuan Hutan Adat di Markas PBB

Selasa, 12 Mei 2026 | 23:39

Rupiah Babak Belur, BI Kembali Sebut Kebutuhan Dolar Membludak

Selasa, 12 Mei 2026 | 23:12

Eks Kasat Narkoba Polres Kutai Barat Diduga jadi Kaki Tangan Bandar Narkoba Kelas Kakap

Selasa, 12 Mei 2026 | 22:49

Laut dan Manusia Harus Saling Menjaga

Selasa, 12 Mei 2026 | 22:39

Bleng-Blengan Sawah Blora, Cara Lama Petani Usir Tikus

Selasa, 12 Mei 2026 | 22:28

Peradilan Berjalan, GMNI Tetap Minta Dibentuk TGPF Kasus Andrie Yunus

Selasa, 12 Mei 2026 | 22:16

Menkop dan Wakil Panglima Kompak Kawal Operasional Kopdes

Selasa, 12 Mei 2026 | 22:10

Masa Depan Hotel Mewah dan Pariwisata di Indonesia Tourism Xchange 2026

Selasa, 12 Mei 2026 | 22:01

Selengkapnya