Berita

sutarman/net

Sutarman Harus Cermati Berbagai Proyek di Korlantas!

RABU, 30 OKTOBER 2013 | 12:14 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Kapolri baru Komjen Sutarman perlu mencermati berbagai proyek pengadaan di Korlantas agar kasus korupsi Simulator SIM tidak kembali terulang. Sebab IPW menemukan keanehan dalam proyek pengadaan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang baru selesai proses lelangnya pada September 2013 lalu. Dari penelusuran IPW ada tiga keanehan di balik proyek STNK tersebut.

Pertama, dari 12 peserta yang ikut lelang hanya dua perusahaan yang mengajukan penawaran. Yakni, PT JTP Tbk senilai Rp 202 miliar dan PT AI senilai Rp 230 miliar. Padahal PP 85/2003 tentang Pengadaan Barang dan Hasa menyebutkan, penawaran harga dalam proyek pengadaan di pemerintahan minimal harus diikuti oleh tiga perusahaan, jika dibawah tiga perusahaan proses lelangnya harus diulang.

"Tapi, Korlantas Polri tidak mengulang proses lelang proyek STNK ini, malah menetapkan PT AI sebagai pemenang," ujar Ketua Presidium IPW Neta S. Pane (Rabu, 30/10).


Kedua, meski penawaran yang diajukan lebih mahal, PT AI tetap saja ditunjuk sebagai pemenang. Sehingga patut dipertanyakan, kenapa Korlantas Polri berorientasi pada ekonomi biaya tinggi. Apakah ada keluarga perwira Polri terlibat di balik perusahaan tersebut?

"Ketiga, pagu harga perlembar STNK yang diajukan Korlantas sangat mahal, yakni biaya cetak perlembar STNK sebesar Rp 15.000 dengan jumlah STNK yang dicetak sekitar 19.700.000 lembar. Setelah dikritisi berbagai pihak, saat pre audit, harga cetak perlembar STNK mendadak diturunkan menjadi Rp 10.250. Harga ini pun sesungguhnya masih sangat mahal untuk selembar STNK yang hanya berukuran 25 cm x 10 cm. Padahal sebelumnya harga cetak STNK hanya Rp 7500 perlembar atau bandingkan dengan harga cetak BPKB yang hanya Rp 18.000," beber Neta.

Untuk itu IPW berharap, Kapolri baru, BPK, dan KPK mencermati proyek pengadaan STNK ini. Divisi Pencegahan KPK harus difungsikan dalam mencermati proyek-proyek pengadaan di Korlantas pasca terbongkarnya kasus korupsi Simulator SIM. BPK perlu melakukan audit forensik terhadap proyek STNK ini agar kasus Simulator SIM tidak terulang. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Tambahan Dana BBM Subsidi Tembus Rp2 Triliun per Hari

Jumat, 10 April 2026 | 02:02

HIPKA Dorong Kepercayaan Pengusaha di Tengah Ketidakpastian Global

Jumat, 10 April 2026 | 01:26

Warga Dunia Khawatir Konflik Iran-Israel Kembali Pecah

Jumat, 10 April 2026 | 01:19

Perlu Hitungan Matang Jaga Ketahanan BBM

Jumat, 10 April 2026 | 01:04

Sandiaga Uno Raih Penghargaan Muzakki Teladan Berdampak

Jumat, 10 April 2026 | 00:31

Prabowo Cerdas Sikapi Wacana Impeachment

Jumat, 10 April 2026 | 00:18

Masa Depan Jakarta Ada di Kota Tua dan Kepulauan Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 00:05

Gencatan Senjata Iran-Israel Bukan Akhir Konflik, Indonesia Wajib Waspada

Kamis, 09 April 2026 | 23:41

Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba Butuh Pemimpin Baru

Kamis, 09 April 2026 | 23:24

MRT Adalah Game Changer Transformasi Kota Tua Jakarta

Kamis, 09 April 2026 | 23:03

Selengkapnya