ilustrasi, Petani kelapa Sawit
Pemerintah diminta tidak lemah menghadapi kampanye hitam yang dilakukan lembaga swadaya asing (LSM) asing. Kampanye hitam itu dilakukan guna mendiskreditkan Indonesia, terutama terkait perang dagang komoditas di pasar global.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Firman Subagyo menegaskan, upaya LSM asing termasuk Greenpeace untuk menghambat pertumbuhan komoditas unggulan Indonesia akan dilakukan dengan berbagai cara. “Ini sudah termasuk intervensi terhadap kedaulatan NKRI, ini berbahaya,†tegasnya.
LSM asing, yakni Greenpeace, berupaya mendiskreditkan petani sawit dengan cara melarang pabrik kelapa sawit (PKS) membeli tandan buah segar dari pihak ketiga, termasuk petani yang diduga melakukan deforestasi.
“Kami minta Presiden tidak mudah memenuhi LSM asing, jangan goyah,†imbuh Firman.
Pengamat Center for Strategic and International Studies (CSIS) J Kristiadi juga menilai, kentalnya intervensi LSM asing terhadap kebijakan pemerintah.
“Intervensi asing telah masuk ke jantung pemerintah kita, ini harus dicegah,†tegasnya.
Menurut dia, kebijakan pemerintah semestinya lebih diarahkan pada pengembangan potensi lokal, termasuk petani dan sumber daya alam. “Pemerintah jangan mau terus didikte asing,†ucapnya.
Kalangan petani kelapa sawit yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) menyatakan, produktivitas petani lokal terkendala kampanye negatif yang dilakukan sejumlah LSM asing.
Kampanye negatif yang dilakukan dengan berbagai cara itu, merugikan petani sawit dan menghambat pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Asmar Arsjad menegaskan, salah satu bukti adanya kampanye negatif dapat dilihat dari upaya Greenpeace mematikan petani sawit dengan pernyataan bahwa pabrik kelapa sawit (PKS) yang telah menerima standar roundtable on sustainable palm oil (RSPO) dilarang membeli tandan buah segar (TBS) dari pihak ketiga, termasuk petani yang melakukan deforestasi.
Asmar mengungkapkan, kampanye hitam yang dilakukan Greenpeace telah merugikan petani dan negara. Karena itu, pemerintah diimbau berhati-hati dalam bersikap terhadap Greenpeace dan LSM asing.
“Jangan memberikan izin kepada Greenpeace dan penelitian LSM asing ke sawit Indonesia, karena mereka akan mencari kesalahan Indonesia,†katanya.
Asmar juga mempertanyakan mengapa Greenpeace tidak ribut soal limbah Freeport di Papua. Padahal, limbah Freeport mencapai 400 ribu ton per hari. [Harian Rakyat Merdeka]
