KAMMI Suruh Pemerintahan SBY Lindungi Buruh di Tengah Pasar Bebas ASEAN

. Indonesia akan menghadapi perdagangan bebas dalam format ASEAN Economic Community. Tentu saja, dengan perdagangan bebas di tingkat ASEAN ini, maka derajat persaingan ekonomi akan semakin tinggi. Persaingan tidak hanya akan dialami pada tingkat nasional, tetapi juga regional.

"Konsekuensinya, produktivitas buruh juga akan dituntut semakin tinggi dan berpotensi membuat buruh semakin dieksploitasi ke depan. Hal ini berarti perlu insentif kerja yang besar bagi para buruh," kata Ketua Departemen Kajian Strategis PP Kesatuan Akasi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Ahmad Rizky, dalam keterangan beberapa saat lalu (Jumat, 25/10).

Di saat yang sama, lanjut Rizky, pasar tenaga kerja juga akan terbuka dan kompetitif. Persaingan buruh akan semakin ditentukan oleh skill dan pendidikan. Arus tenaga kerja akan semakin diramaikan oleh pekerja-pekerja asing dengan tingkat pendidikan masing-masing. Konsekuensinya, buruh yang tidak berpendidikan akan semakin tersingkir oleh mereka yang punya skill, sementara biaya pendidikan kini semakin mahal.
 

 
Selain itu, masih kata Rizky, karena arus tenaga kerja semakin besar maka upah buruh juga bakal bersaing. Dan bila pemerintah tidak memberikan perlindungan, terutama bagi buruh-buruh yang pendidikannya rendah, maka akan banyak dampak negatif yang bakal diterima. Buruh akan semakin dihantui oleh outsourcing dan upah murah karena alasan efisiensi dan semacamnya dari perusahaan.
 
Karena itu, masih kata Rizky, KAMMI menuntut pemerintahan SBY untuk menetapkan kebijakan upah minimum yang berpihak pada kaum buruh pada tahun 2014 dan seterusnya. KAMMI juga Menuntut pemerintah untuk memperbaiki kualitas hidup dan perlindungan hukum buruh migran Indonesia di luar negeri. [ysa]