Berita

Partai Kurang Terlibat dalam Proses Pemutakhiran Data Pemilih!

KAMIS, 24 OKTOBER 2013 | 08:18 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Dalam rapat pleno terbuka kemarin, lampiran dan rincian data pemilih yang sudah dihasilkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak diberikan kepada perwakilan partai politik. Padahal mayoritas partai politik hadir dalam agenda yang sedianya menetapkan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara nasional itu.

"KPU menghilangkan kesempatan untuk secara cepat membagikan rincian data pemilih yang sudah dihasilkan untuk dapat dijadikan dokumen bersama dan dapat dengan cepat dicermati kualitasnya. Oleh karena itu, KPU perlu membuka ruang seluas-luasnya terhadap akses data tersebut terutama kepada peserta Pemilu," ujar peneliti JPPR Masykuruddin Hafidz (Kamis, 24/10).

Selain itu, mayoritas respon partai politik dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi DPT ini tidak disertai dengan data, temuan dan pengalaman dalam memastikan proses pemutakhiran data pemilih di level kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi di tahapan yang telah berjalan.


Ini menunjukkan bahwa partai politik kurang terlibat dalam proses pemutakhiran data pemilih sehingga juga menyumbang atas hasil penyelenggaraan dan kualitas data pemilih sekarang ini. Data pemilih akan semakin akurat jika partai politik terlibat. "Menjadi penilaian sendiri bagi masyarakat pemilih terhadap kinerja partai politik untuk memastikan tahapan Pemilu terutama data pemilih ini," tegas Masykuruddin yang kemarin hadir dalam rapat pleno tersebut.

Sedangkan, terhadap laporan KPU yang masih menyisakan pekerjaan pemutakhiran tetapi tidak mengurangi jumlah data pemilih yaitu NIK, tanggal lahir dan jenis kelamin yang nihil, JPPY mengingatkan agar agar KPU segera menyelesaikannya secara cepat. Penyelesaian ini dapat diperbaiki dengan cara mengkonfirmasi kepada KPU Kabupaten/Kota tentang data nihil tersebut terutama bagi yang tidak bisa dideteksi oleh sistem Sidalih.

"Keempat, terhadap putusan KPU yang mengikuti rekomendasi dari Bawaslu, maka Bawaslu perlu menunjukkan bukti rinci dari seluruh hasil pengawasannya untuk diperbaikin oleh KPU sehingga dapat mewujudkan daftar pemilih yang akurat, komprehensif dan mutakhir," tandasnya. [zul]

Populer

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

UPDATE

Menhut Kebagian 688 Ribu Hektare Kawasan Hutan untuk Dipulihkan

Rabu, 24 Desember 2025 | 20:14

Jet Militer Libya Jatuh di Turki, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Tewas

Rabu, 24 Desember 2025 | 20:05

Profil Mayjen Primadi Saiful Sulun, Panglima Divif 2 Kostrad

Rabu, 24 Desember 2025 | 19:46

Nutrisi Cegah Anemia Remaja, Gizigrow Komitmen Perkuat Edukasi

Rabu, 24 Desember 2025 | 19:41

Banser dan Regu Pramuka Ikut Amankan Malam Natal di Katedral

Rabu, 24 Desember 2025 | 19:33

Prabowo: Uang Sitaan Rp6,6 Triliun Bisa Dipakai Bangun 100 Ribu Huntap Korban Bencana

Rabu, 24 Desember 2025 | 19:11

Satgas PKH Tagih Denda Rp2,34 Triliun dari 20 Perusahaan Sawit dan 1 Tambang

Rabu, 24 Desember 2025 | 18:43

Daftar 13 Stafsus KSAD Usai Mutasi TNI Terbaru

Rabu, 24 Desember 2025 | 18:36

Prabowo Apresiasi Kinerja Satgas PKH dan Kejaksaan Amankan Aset Negara

Rabu, 24 Desember 2025 | 18:35

Jelang Malam Natal, Ruas Jalan Depan Katedral Padat

Rabu, 24 Desember 2025 | 18:34

Selengkapnya