Berita

Partai Kurang Terlibat dalam Proses Pemutakhiran Data Pemilih!

KAMIS, 24 OKTOBER 2013 | 08:18 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Dalam rapat pleno terbuka kemarin, lampiran dan rincian data pemilih yang sudah dihasilkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak diberikan kepada perwakilan partai politik. Padahal mayoritas partai politik hadir dalam agenda yang sedianya menetapkan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) secara nasional itu.

"KPU menghilangkan kesempatan untuk secara cepat membagikan rincian data pemilih yang sudah dihasilkan untuk dapat dijadikan dokumen bersama dan dapat dengan cepat dicermati kualitasnya. Oleh karena itu, KPU perlu membuka ruang seluas-luasnya terhadap akses data tersebut terutama kepada peserta Pemilu," ujar peneliti JPPR Masykuruddin Hafidz (Kamis, 24/10).

Selain itu, mayoritas respon partai politik dalam rapat pleno terbuka rekapitulasi DPT ini tidak disertai dengan data, temuan dan pengalaman dalam memastikan proses pemutakhiran data pemilih di level kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi di tahapan yang telah berjalan.


Ini menunjukkan bahwa partai politik kurang terlibat dalam proses pemutakhiran data pemilih sehingga juga menyumbang atas hasil penyelenggaraan dan kualitas data pemilih sekarang ini. Data pemilih akan semakin akurat jika partai politik terlibat. "Menjadi penilaian sendiri bagi masyarakat pemilih terhadap kinerja partai politik untuk memastikan tahapan Pemilu terutama data pemilih ini," tegas Masykuruddin yang kemarin hadir dalam rapat pleno tersebut.

Sedangkan, terhadap laporan KPU yang masih menyisakan pekerjaan pemutakhiran tetapi tidak mengurangi jumlah data pemilih yaitu NIK, tanggal lahir dan jenis kelamin yang nihil, JPPY mengingatkan agar agar KPU segera menyelesaikannya secara cepat. Penyelesaian ini dapat diperbaiki dengan cara mengkonfirmasi kepada KPU Kabupaten/Kota tentang data nihil tersebut terutama bagi yang tidak bisa dideteksi oleh sistem Sidalih.

"Keempat, terhadap putusan KPU yang mengikuti rekomendasi dari Bawaslu, maka Bawaslu perlu menunjukkan bukti rinci dari seluruh hasil pengawasannya untuk diperbaikin oleh KPU sehingga dapat mewujudkan daftar pemilih yang akurat, komprehensif dan mutakhir," tandasnya. [zul]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Suap ke Pejabat ATR/BPN Berawal PT Summarecon Agung Tbk Caplok Lahan Warga

Selasa, 29 September 2026 | 14:21

Prabowo Panggil Mendikti Saintek hingga Kepala BNN, Bahas Pengentasan Narkoba

Selasa, 29 September 2026 | 14:18

BI Ungkap Biang Kerok Rupiah Jeblok ke Rp18.000 per Dolar AS

Selasa, 29 September 2026 | 14:11

Pimpinan DPR Setuju Komisi XIII Periksa Lapas Cibinong

Selasa, 29 September 2026 | 14:00

Tangis Mahathir Mohamad Pecah Saat Mengantar Istri ke Peristirahatan Terakhir

Selasa, 29 September 2026 | 13:52

Prabowo-Megawati Bakal Bertemu Lagi, Dasco: Nasi Gorengnya Belum Keluar

Selasa, 29 September 2026 | 13:51

Sistem Pemungutan Pajak Digital Luar Negeri sudah Beroperasi

Selasa, 29 September 2026 | 13:48

Bitcoin Masih Stabil Meski Harga Minyak Naik Tajam

Selasa, 29 September 2026 | 13:45

Pekan Ini DPR Bertemu Parpol Non-Parlemen Bahas RUU Pemilu

Selasa, 29 September 2026 | 13:36

KRI Sriwijaya-100 Bakal Dimodifikasi Dukung Penanganan Bencana

Selasa, 29 September 2026 | 13:36

Selengkapnya