Salah satu pemicu maraknya anak jalanan karena istilah anak jalanan dipahami secara sempit oleh pemerintah. Karena pemahaman yang salah, ada kebijakan rumah singgah harus punya data anak jalanan dalam jumlah tertentu kalau mau mendapatkan bantuan.
"Karena ingin dapat bantuan, banyak anak-anak terpaksa turun ke jalan. Banyak penelitian, evaluasi dan masukan untuk mengembalikan ke istilah yang ramah anak," ujar Ketua Satuan Tugas Perlindungan Anak (Satgas), M. Ihsan (Selasa, 22/10).
Selama ini pemerintah datang dan pergi sesuai proyek. Sehingga banyak anak-anak di lampu merah sampai tengah malam yang tindak terjangkau.
"Pekerja sosial harus melakukan penjangkauan dan intervensi sampai terminasi permanen. Pendampingan keluarga anak jalanan masih parsial, sehingga belum mampu merubah sikap, perilaku dan kesejahteraannya. Semua sektor harus bekerja dalam satu sistem," tegas Komisioner KPAI ini.
Kemarin, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo membantah pernyataan Ihsan bahwa pihaknya lebih memperhatikan monyet dibanding anak jalanan. Jokowi mengatakan, saat ini Pemprov masih menunggu gagasan dan usulan dari semua pihak, untuk dijadikan masukan dalam melakukan penangganan terhadap anak-anak jalan. Katanya, semua persoalan dipikirkan solusinya.
"Kita menganggap, kalau kita membicarakan semuanya harus ada langkah jitu. Kalau gagasan yang memang menyelesaikan secara permanen berikan ke saya," aku Jokowi.
Sementara itu, menurut Ihsan, sudah banyak penelitian yang bisa dijadikan rujukan oleh Pemprov Jakarta dalam mengatasi anak jalanan.
"Tahun 1998 saya menjadi kepala Rumah Singah di Jakarta dan tahun 1999-2001 ikut menjadi petugas Mapping Anak Jalanan oleh Kemensos dan ADB (Asia Development Bank) dibawah koordinasi Prof. Irwanto (dari) Universitas Atmajaya dengan hasil yang sangat komprehensif dan mendasar dapat dijadikan acuan untuk kebijakan pemda DKI Jakarta," tegas Ihsan.
[zul]
