Berita

Aneh Kalau KPK Tak Menghadirkan Bunda Putri

SABTU, 19 OKTOBER 2013 | 18:56 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Tiga ribu persen rakyat Indonesia diyakini akan mendukung kalau Bunda Putri dihadirkan dalam persidangan kasus suap pengaturan impor daging sapi. Agar siapa sebenarnya bunda putri dan apa peran yang ia mainkan selama ini menjadi jelas.

"Karena munculnya Bunda Putri itu dari sadapan KPK, dan hakim menggunakan sadap itu untuk bertanya kepada Pak Luthfi, ya sangat baik Bunda Putri dihadirkan di persidangan, dikonfrontir, dibuka apa yang sesungguhnya terjadi. Tiga ribu persen rakyat setuju dibuka saja, termasuk dia foto dengan siapa saja," ujar Ketua Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid kepada Rakyat Merdeka Online (Sabtu, 19/10).

Sosok Bunda Putri menjadi perdebatan hangat. Setelah SBY marah besar karena disebut Luthfi Hasan Ishaaq dalam persidangan kasus suap daging sapi dekat dengan Bunda Putri. Bahkan belakangan, muncul berbagai foto Bunda Putri, misalnya dengan Dipo Alam, Gita Wirjawan, Purnomo Yusgiantoro, Andi Mallarangeng, termasuk dengan Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin.


Hidayat menegaskan, dalam foto itu, Hilmi Aminuddin tidak menggunakan atribut partai dan tidak dalam acara partai.  "Tapi Dipo Alam memakai pin menteri. Dengan Pak Gita, bahkan (Bunda Putri) menyematkan pin, yang katanya itu di acara Barindo, satu ormas under bouw partai tertntu. Pak Purnomo jelas kaitannya dengan Kementerian ESDM dan Petronas," ungkap Hidayat.

Karena itu, menurut Hidayat lagi, lebih baik semuanya dibuka agar clear, dan tidak menimbulkan tafsiran yang liar. Tafsir liar ini juga bisa memojokkan Presiden SBY karena sebelumnya sudah berjanji akan mengungkap identitas Bunda Putri tapi malah dianulir.

"Orang bisa berburuk sangka kepada beliau. Kalau dibuka ternyata tidak terbukti ada kedekatan dengan baliau, (Bunda Putri) tidak tahu soal reshuffle, kan menguntung Pak SBY juga. Clear namanya. KPK yang menyadap, jadi aneh kalau tidak menghadirkan Bunda Putri. Ini semakin liar dan itu tidak baik dalam penegakan hukum," tandasnya. [zul]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Suap ke Pejabat ATR/BPN Berawal PT Summarecon Agung Tbk Caplok Lahan Warga

Selasa, 29 September 2026 | 14:21

Prabowo Panggil Mendikti Saintek hingga Kepala BNN, Bahas Pengentasan Narkoba

Selasa, 29 September 2026 | 14:18

BI Ungkap Biang Kerok Rupiah Jeblok ke Rp18.000 per Dolar AS

Selasa, 29 September 2026 | 14:11

Pimpinan DPR Setuju Komisi XIII Periksa Lapas Cibinong

Selasa, 29 September 2026 | 14:00

Tangis Mahathir Mohamad Pecah Saat Mengantar Istri ke Peristirahatan Terakhir

Selasa, 29 September 2026 | 13:52

Prabowo-Megawati Bakal Bertemu Lagi, Dasco: Nasi Gorengnya Belum Keluar

Selasa, 29 September 2026 | 13:51

Sistem Pemungutan Pajak Digital Luar Negeri sudah Beroperasi

Selasa, 29 September 2026 | 13:48

Bitcoin Masih Stabil Meski Harga Minyak Naik Tajam

Selasa, 29 September 2026 | 13:45

Pekan Ini DPR Bertemu Parpol Non-Parlemen Bahas RUU Pemilu

Selasa, 29 September 2026 | 13:36

KRI Sriwijaya-100 Bakal Dimodifikasi Dukung Penanganan Bencana

Selasa, 29 September 2026 | 13:36

Selengkapnya