Berita

foto: net

Global

Inilah 10 Besar Negara yang Masih Hidup dengan Perbudakan

JUMAT, 18 OKTOBER 2013 | 10:27 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

India dinobatkan sebagai negara dengan tingkat perbudakan tertinggi di dunia dengan jumlah hampir 14 juta orang. Demikian disebutkan dalam laporan Indeks Perbudakan Global yang baru dirilis oleh Walk Free Foundation, sebuah lembaga kemanusiaan yang berbasis di Australia.

Dalam laporan tersebut dikatakan bahwa secara keseluruhan terdapat hampir 30 juta orang di dunia hidup sebagai budak. Sepuluh negara di dunia dengan tingkat perbudakan terbesar menurut hasil laporan tersebut adalah India, China, Pakistan, Nigeria, Ethiopia, Rusia, Thailand, Republik Demokratik Kongo, Myanmar dan Bangladesh.

Laporan tersebut mengacu pada penelitian yang dilakukan selama 10 tahun terakhir menyorot kondisi perbudakan di seluruh dunia yang diproduksi oleh 4 tim penulis dan 22 tim ahli lainnya. Penelitian tersebut mengurutkan 162 negara berdasarkan jumlah penduduknya yang hidup dalam perbudakan. Selain itu, penelitian juga menyorot risiko perbudakan serta tanggapan pemerintah atas masalah perbudakan dalam negerinya.


Manajer penelitian dan kebijakan Walk Free Foundation, Gina Dafalia, mengatakan kepada CNN bahwa laporan itu dimaksudkan untuk mengukur sejauh mana masalah perbudakan terjadi di setiap negara. Dengan demikian, lembaganya dapat memberikan jumlah bantuan yang sesuai untuk membantu mengatasi permasalahan perbudakan di setiap negara. Dafalia mengatakan, Walk Free sejauh ini telah menjalin kerjasama dengan yayasan kemanusiaan di Amerika Serikat dan mempunyai total $100 juta untuk menangani masalah perbudakan dunia.

"Kami membutuhkan informasi sebelum memulai intervensi (bantuan) apapun," katanya.

Jumlah perbudakan yang dirilis laporan Walk Free Foundation jauh lebih besar dibandingkan dengan laporan yang dikeluarkan oleh Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization/ILO) sebelumnya, yang menyebut jumlah perbudakan mencapai angka 20,9 juta orang.

Dafalia mengatakan bahwa lembaganya menggunakan definisi perbudakan dalam cakupan yang lebih luas, termasuk perdagangan manusia, kerja paksa, kawin paksa, jeratan utang dan eksploitasi anak.

"Definisi kami tentang perbudakan modern ini termasuk, misalnya, kawin paksa dan kawin budak, konsep tidak termasuk dalam estimasi ILO yang hanya fokus pada kerja paksa," kata Dafalia.

Definisi eksplisit perbudakan yang digunakan dalam laporan tersebut adalah "kepemilikan dan kontrol seseorang atau sekelompok orang untuk secara signifikan menghilangkan kebebasan individu lainnnya, dengan maksud mengeksploitasi individu tersebut dengan menggunakan atau mengaturnya untuk memperoleh keuntungan. Biasanya praktik tersebut menggunakan cara-cara kekerasan, ancaman kekerasan, penipuan, atau paksaan."

Walk Free Foundation adalah lembaga yang digagas oleh Andrew Forrest, yang dinobatkan oleh Forbes sebagai orang terkaya kelima di Australia dengan kekayaan bersih diperkirakan sebesar $ 5,7 miliar. Ia mendirikan lembaga tersebut setelah putrinya yang pernah menjadi sukarelawan di Nepal pada tahun 2008 menemukan fakta mengenai masalah perbudakan, termasuk perdagangan seks anak. Karena itu, lembaga tersebut didirikan untuk mengatasi masalah perbudakan yang masih marak terjadi di dunia. [ald]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya