Siswono: Tarif Nol Persen Karena Tekanan Amerika

Kebijakan menetapkan tarif bea masuk atas impor kedelai se­besar nol persen dinilai meng­khi­anati petani. Kebijakan itu hanya ke­dok untuk menjaga stabilitas harga kedelai di dalam negeri.

Anggota Komisi IV DPR Sis­wono Yudho Husudo me­nga­takan, dengan adanya kebijakan tersebut, pemerintah semakin men­jauhkan Indonesia dari target swasembada kedelai. Padahal, Presiden SBY pada 2014 men­ar­get­kan swa­sembada pangan se­perti kedelai, gula, jagung dan daging.

“Kebijakan nol persen berasal dari tekanan luar, contohnya Amerika yang membanjiri pasar kedelai di Indonesia dengan ke­delai impor yang memiliki kua­litas lebih baik dan harga yang lebih murah,” tegasnya.

Menurut Siswono, pe­tani di Indonesia ti­dak memiliki sema­ngat untuk me­nanam kede­lai ka­rena tidak adanya perhatian serta dukungan dari pemerintah. La­han yang disiapkan untuk pena­naman kedelai juga menyusut dari tahun ke tahun.

Siswono mencatat, pada 1998 lahan untuk menanam kedelai tersedia 1,6 juta hektar, namun sekarang menyusut sampai 700 ribu hektar.

Seperti diketahui, Menteri Ke­uangan (Menkeu) Chatib M Basri menetapkan tarif bea masuk atas impor barang berupa kacang ke­delai sebesar nol persen yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No­mor 133/PMK.011/2013 pada 3 Oktober 2013.

Beleid tersebut mengubah Per­aturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 yang mem­berikan bea masuk sebesar 5 per­sen atas impor barang beru­pa kacang kedelai.

Penetapan pajak nol persen untuk impor kedelai itu juga mempertimbangkan usulan Men­teri Perdagangan melalui surat Nomor 1096/M-DAG/SD/9/2013 tanggal 19 September 2013 dan disetujui oleh Menteri Pertanian Suswono melalui surat Nomor 153/KU.210/M/9/2013/Rhs ter­tanggal 18 September 2013.

Chatib menegaskan, penge­naan tarif bea masuk atas kedelai impor dapat dilakukan evaluasi sesuai dengan perkembangan harga kacang kedelai dan kon­disi perekonomian.

Koordinator Aliansi untuk Desa Sejahtera (ADS) Tejo Wah­yu Jat­miko mengatakan, pem­ber­lakuan bea masuk kedelai yang semula 5 persen bisa membuat produk petani kedelai kompetitif dan bisa mem­buahkan keun­tu­ngan. Tapi, peme­rintah malah menu­runkan bea masuk hingga nol persen.

“Sebenarnya produsen kedelai di Brazil dan Argentina berani menentukan bea masuk sebesar 14-16 persen. Itu tidak menjadi masalah. Itu bisa membuat kede­lai kita jauh lebih kompetitif,” kata Tejo.

Menurut Tejo, seharusnya pe­merintah lebih memperhatikan kepentingan produsen kedelai lo­kal. Jangan membebaskan bea masuk menjadi nol persen. Apa­lagi itu berkaitan dengan ke­pen­tingan hidup masyarakat.

“Jangan takut. Paling-paling dituntut di WTO (World Trade Organisation) dan itu butuh wak­tu panjang. Kita kan masih bisa mengimpor dari negara lain. De­ngan adanya regionalisasi pasar, kita harus tetap melindungi pro­dusen kita,” tandasnya. [Harian Rakyat Merdeka]