Dahlan Utus Deputi Cari Tahu Soal Beli BBM Subsidi Pake Kartu

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih bingung dengan kebijakan pengendalian BBM subsidi Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) karena selalu berubah-ubah.

Menteri BUMN Dahlan Iskan mempertanyakan program pe­ngaturan konsumsi BBM subsidi menggunakan kartu debit untuk pembayaran non tunai (smart card) dan pemasangan Radio Frequency Identification (RFID). Pasalnya, BUMN belum bisa menangkap jelas maksud kedua program tersebut.

Karena itu, Dahlan mengutus De­puti Bidang Usaha Industri Strategis dan Manufaktur BUMN Dwijanti Tjahjaningsih untuk mencari kejelasan di Ke­men­terian ESDM.

“Saya minta deputi lakukan ko­munikasi dengan pejabat ese­lon I Kementerian ESDM me­ngenai informasi kartu subsidi (smart card) BBM,” katanya di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, selama ini pem­beritaan menyebutkan jika me­la­kukan pembelian BBM subsidi harus memakai kartu. “Karena itu, saya minta diklarifikasi, ini seperti apa kalau dilak­sanakan. Kemudian, kaitannya dengan RFID yang telah dipu­tuskan pe­merintah,” ucapnya.

Menurut Dahlan, hal ini di­la­kukan karena menyangkut nasib PT Pertamina (Persero) se­bagai penyelenggara penuh pro­gram RFID dalam rangka pe­ngenda­lian subsidi.

Secara korporasi, Pertamina dan PT INTI telah menjalankan program pemasangan dan penga­daan alat RFID. Program itu me­nelan dana yang tidak sedikit.

Namun, yang masih menjadi tan­da tanya bagi Dahlan adalah fungsi dari kartu tersebut. Apakah nanti akan menjadi kartu khusus pembeli BBM subsidi atau hanya kartu yang digunakan untuk pem­bayaran BBM bersubsidi.

Dia mengaku sangat mengap­resiasi apabila kartu itu hanya digunakan sebagai fasilitas pem­bayaran dalam setiap pem­belian BBM subsidi. “Kalau ini murni untuk pem­ba­yaran saja ya bagus. Bagusnya RFID kan tetap jalan,” pungkasnya.

Menteri ESDM Jero Wacik me­ngaku, sistem pembelian BBM subsidi dengan cara non tunai be­lum siap. “Belum, belum siap sis­tem ini. Kalau sudah siap baru sa­ya izinkan diterapkan,” katanya.

Padahal sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Susilo Sis­wou­tomo mengatakan, penerapan sistem pembelian BBM dengan cara non tunai akan dilaksanakan pertengahan Oktober 2013.

Vice President Corporate Com­munication Pertamina Ali Mun­dakir mengatakan, sampai saat ini dari 100 juta unit kendaraan yang ditargetkan terpasang RFID, baru 2.500 kendaraan yang sudah ter­pasang RFID atau 0,0025 persen dari target.

“Kita masih terus lakukan uji coba sistem RFID ini. Jangan sampai sudah terpasang semua di kendaraan tapi sistem ini belum siap,” kata Ali seraya menam­bahkan bahwa saat ini di seluruh SPBU di Jakarta juga sudah ter­pasang RFID.

Anggota Komisi VII DPR Sat­ya Widya Yudha mengatakan, se­mua langkah atau cara peng­he­matan yang diwacanakan pe­me­rintah percuma jika tak kun­jung menerbitkan payung hukum yang menetapkan pola pe­nya­lu­ran BBM dilakukan secara tertutup.

“Dengan pola distribusi ter­tu­tup akan muncul pembatasan-pembatasan yang salah satunya menggunakan IT dan pembayar­an non cash,” ungkap politisi Partai Golkar itu.

Menurut Satya, payung hu­kum akan menjadi dasar melak­sa­na­kan kebijakan tersebut. Se­bab, jika sudah ada dasarnya, ma­ka pemerintah bisa melaku­kan lang­kah berikutnya.

Sebelumnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) meyakini konsumsi BBM subsidi hingga akhir tahun ini tidak akan over kuota. Kuota BBM subsidi untuk 2013 di patok sebesar 48 juta kiloliter (KL).

Kepala BPH Migas Andy Noor­saman Sommeng mengatakan, tidak over kuotanya BBM subsidi untuk 2013 dikarenakan langkah-langkah pemerintah yang serius mengatasi penyelewengan bensin dan solar subsidi. [Harian Rakyat Merdeka]