Perum Bulog terus berusaha memenuhi target stok beras nasional tahun ini sebesar 2 juta ton. Namun, jika tidak tercapai, Indonesia terpaksa impor beras lagi.
“Itu (2 juta ton) sesuai dengan harapan pemerintah agar Bulog tidak perlu mengimpor beras dari luar,†ujar Direktur Utama Bulog Sutarto Alimoeso, kemarin.
Menurut Sutarto, target itu masih berupa harapan. Bila tidak bisa dicapai, mau tidak mau pihaknya harus melakukan impor untuk mengamankan stok beras nasional.
Meski harus melakukan impor, dia bilang impornya tidak akan terlalu banyak. “Kalau tahun lalu kita melakukan impor beras 600 ribu ton, paling tahun ini kita hanya impor separuhnya atau sekitar 300 ribu ton,†jelasnya.
Sutarto mengatakan, melihat kondisi cuaca yang sejak akhir Juli 2013 tidak ada hujan dan petani kemungkinan baru akan melakukan tanam pada November, maka hingga akhir tahun ini tingkat penyerapan beras petani oleh Bulog akan semakin kecil.
Dengan kondisi itu, kemungkinan berkurangnya stok beras nasional semakin besar. Nah, tugas Bulog bagaimana menjaga stabilitas harga beras karena akan mendongkrak laju inflasi.
“Kalau harga beras tinggi, kita harus makin banyak menggelontorkan beras ke pasar agar harga tidak semakin menjulang,†kata Sutarto.
Sutarto mengklaim, pihaknya terus melakukan penyerapan pangan di dalam negeri. Penyerapan beras dalam negeri telah mencapai 3,2 juta ton hingga sekarang.
Asumsinya, sampai akhir tahun harus ada stok 2 juta ton.
Penyerapan beras tersebut cukup besar dibanding tahun sebelumnya. Sementara untuk produksi dalam negeri diperkirakan hanya naik 0,3 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Namun, dia tidak ingin buru-buru menutup keran impor. “Prediksi paling pahit jika impor misalnya, jumlahnya jauh lebih rendah kalau dibanding impor tahun lalu,†jelasnya.
Mulai September 2013 hingga Februari 2014, penyerapan pangan bakal menurun. Menurunnya penyerapan dikarenakan petani memasuki masa tanam dan baru memasuki musim panen pada Maret tahun depan.
Kedaulatan PanganAnggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Masykur Musa menyayangkan pemerintah masih harus melakukan impor beras. Dia mendesak pemerintah segera mewujudkan komitmennya terhadap kedaulatan pangan dengan mempercepat pencetakan sawah baru.
Menurut Ali, peningkatan produktivitas pangan dalam negeri harus dilaksanakan, mengingat kebijakan impor sebagai jalan pintas masih saja diterapkan.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), setiap tahunnya impor beras mencapai 2,2 juta ton. Sedangkan laju alih fungsi lahan produktif mencapai 120 ribu hektar per tahun. Kalau kondisi itu dibiarkan, maka impor beras tidak terhindarkan.
Ali juga mendesak Kementerian Pertanian segera memperbaiki infrastruktur dan irigasi pertanian yang rusak parah setelah era otonomi daerah akibat saling lempar tanggung jawab.
Direktur
Institute for Development of Economic and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menyayangkan kebijakan pertanian pemerintah yang tergantung pada impor. Kondisi itulah yang membuat produktivitas rendah.
Selain itu, pemerintah tidak konsisten dalam kebijakan soal pangan. Hal itu terlihat jelas dari anggaran untuk sektor pertanian yang hanya 1,3 persen dari total APBN 2013. Jangan heran kalau produktivitas petani mengalami penurunan, seperti pada komoditas kedelai, jagung dan padi.
Menurut Enny, kebijakan pertanian pemerintah juga minim koordinasi antar sektor terkait. “Koordinasi yang buruk terjadi ketika petani panen, eh pemerintah malah membuka keran impor. Jadinya harga-harga dimainkan spekulan, petani lagi yang jadi korban,†sesal Enny. [Harian Rakyat Merdeka]
