Berita

foto: net

Politik

Presiden 2014-2019 Harus Bersiap untuk Ledakan Kelas Menengah

KAMIS, 10 OKTOBER 2013 | 16:32 WIB | LAPORAN: MUHAMMAD Q RUSYDAN

. Siapapun presiden Indonesia harus menyiapkan diri untuk menghadapi bonus demografi, yaitu pembengkakan kelas menengah produktif di tahun 2020.

Hal itu diutarakan oleh pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI), Doni Gahral Adian. Dia menjelaskan, lima tahun jabatan presiden (2014-2019) harus menyiapkan bonus demografi yang akan menentukan apakah bangsa Indonesia memiliki mental pembantu atau majikan.

"Tantangan lainnya di 2020, setahun sesudah dia selesai masa jabatan, ada yang namanya bonus demografi di mana angka produktif akan mencapai 69 persen. Kelas menengah membengkak, maka apakah dia akan jadi konsumen globalisasi atau jadi pemain,  inovator atau orang yang berdikari dalam ekonomi?" jelas Doni dalam diskusi "Pemilu 2014: Antara Popularitas, Elektabilitas dan Eligibilitas" di bilangan Tebet, Jakarta, Kamis (10/10).


Doni lebih lanjut menjelaskan, kelas menengah adalah anak muda dengan daya beli tinggi, kreatif, dan dengan ledakan jumlahnya maka dunia akan memperhatikan Indonesia.  Tantangan lainnya adalah jumlah APBN yang diprediksi meningkat hingga dua kali lipat.

"Selain itu estimasi APBN kita bisa naik dua kali lipat menjadi Rp 3.000 triliun. Kalau dipakai untuk hal tidak produktif seperti BLSM, ya tak ada gunanya, hanya akan kembali menelurkan kelas menengah yang membengkak dengan mental pembantu," tegasnya. [ald]

Populer

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Cegah Kabur, Segera Eksekusi Razman Nasution!

Kamis, 21 Mei 2026 | 05:04

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

UPDATE

Kasus Roy Cs, Polisi Sudah Lengkapi Petunjuk Jaksa

Sabtu, 23 Mei 2026 | 20:13

Bukan Soal Salah Nama Desa, IPI: Reshuffle Perlu Karena Rapor Merah Menko Pangan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:49

Pertamina Trans Kontinental Berdampak bagi Lingkungan, Raih Best CSR 2026

Sabtu, 23 Mei 2026 | 19:10

Hilirisasi Nasional, Jalan Menuju Keadilan Ekonomi

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:13

Ekonom: Tata Kelola SDA dan Perekonomian Sudah Keluar Jalur UUD 1945

Sabtu, 23 Mei 2026 | 18:10

Ekonom Ramal Rupiah Betah di Rp17.000 per Dolar AS

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:45

Dukung Dakwah di AS, KAUMY Salurkan Bantuan untuk Nusantara Foundation

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:43

Bamsoet dan Ketum Perbakin Banten Berburu Babi Hutan Perusak Panen

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:27

Salah Beri Informasi Saat Minyakita Bermasalah, Pengamat: Ucapan Prabowo Peringatan untuk Zulhas

Sabtu, 23 Mei 2026 | 17:13

Regulasi Right to Be Forgotten di Indonesia Masih Abu-abu

Sabtu, 23 Mei 2026 | 16:58

Selengkapnya