PT Jamsostek memanfaatkan kalangan akademisi untuk melakukan sosialisasi jaminan sosial, karena para dosen dan mahasiswa akan menjadi penyampai pesan yang efektif untuk masyarakat, serta lingkungan sekitarnya.
Menurut Direktur Perencanaan Pengembangan dan Informasi PT Jamsostek Agus Supriyadi, tingkat kepedulian kalangan akademisi terhadap lingkungan relatif tinggi, sehingga dapat menyampaikan kebutuhan akan jaminan sosial kepada masyarakat.
"Kami ingin jaminan sosial itu sebagai satu gerakan nasional yang dipahami dan dimengerti oleh masyarakat dengan salah satu di antaranya perantara kalangan akademisi," ujarnya di sela Jamsostek Goes to Campus di Universitas Pattimura, Ambon, Senin (7/9).
Agus menyatakan bagi masyarakat di wilayah Timur yang terkendala dengan geografis menyebabkan akses informasi mengenai jaminan sosial menjadi tersendat.
Namun, bukan berarti informasi tentang jaminan sosial tidak dapat diperoleh, mengingat saat ini ada jaringan internet yang dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi.
Menanggapi rencana beroperasinya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014, PT Jamsostek juga memanfaatkan kantor-kantor pelayanan publik milik pemerintah daerah.
"Jaminan sosial itu bukan hanya milik pemerintah pusat, tapi juga milik pemerintah daerah, sehingga harus dicari lembaganya yang dapat terkait dengan jaminan sosial," ungkap Agus Supriyadi.
Mengenai gerakan Jamsostek Goes to Campus di Universitas Pattimura menjadi upaya awal dari rencana 11 kampus yang ada di 11 kantor wilayah, yakni Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Serang, Universitas Lampung, dan Universitas Pendidikan Indonesia di Bandung.
Selain itu, sosialisasi juga di Universitas Indonesia, Universitas Sam Ratulangi di Manado, Universitas Syah Kuala di Aceh, Universitas Sebelas Maret di Solo, Universitas Brawijaya di Malang, Universitas Riau di Pekanbaru, dan Universitas Tanjung Pura di Pontianak.
"Pada universitas itu akan dipilih sepuluh mahasiswa terbaik untuk mendapat bantuan beasiswa masing-masing sebesar Rp5 juta, demikian juga bantuan diberikan kepada setiap kampus sebesar Rp50 juta," papar Vice President Corporate Secretary PT Jamsostek Kuswahyudi.
Sampai dengan saat ini, PT Jamsostek memanfaatkan kantor pelayanan publik untuk menambah jumlah kepesertaan, seperti di wilayah Muara Enim Kanwil Sumbagsel dan wilayah Ambon Kanwil Maluku-Papua.
Kalangan investor yang menggunakan pelayanan terpadu di kantor-kantor pelayanan publik tersebut wajib memenuhi persyaratan kepesertaan jaminan sosial tenaga kerja bagi perusahaan dan karyawannya. Bahkan, Jaminan Service Poit Officer (JSPO) yang selama ini ditempatkan di kantor-kantor perbankan dapat dibentuk di kantor-kantor pemda dan kantor pelayanan publik.
"Upaya menambah kepesertaan jamsostek dengan memanfaatkan kantor pelayanan publik mampu meningkatkan jumlah kepesertaan, terutama di wilayah Ambon,†kata Kakanwil PT Jamsostek Maluku-Papua Dadang Kusnaedi.
Dia menuturkan saat ini tingkat kepesertaan tidak aktif dibawah 20% dari jumlah perusahaan peserta sebanyak 5.000 perusahaan, dengan jumlah pekerja peserta sekitar 200.000 orang.
“Kami optimistis mampu menambah kepesertaan sesuai dengan target tahun ini hingga menjadi 7.000 perusahaan dengan jumlah pekerja peserta bertambah 46.000 orang,†jelasnya.
Dadang menegaskan optimisme tersebut dikarenakan kondisi ekonomi di wilayah Maluku dan sekitarnya sudah berangsur pulih.
Bahkan, pemerintah daerah setempat memberi dukungan positif dengan menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) sebesar Rp1,2 juta per bulan yang menjadi satu daya tarik investasi. Sebagai perbandingan, upah UMK untuk Provinsi Papua sebesar Rp1,7 juta per bulan, sedangkan di Kota Jakarta sebesar Rp2,2 juta per bulan.
[fer]
