Berita

Justru Bahaya kalau Media Tak Berpihak pada Pemilu 2014

SENIN, 07 OKTOBER 2013 | 17:19 WIB | LAPORAN: MUHAMMAD Q RUSYDAN

Media bukan seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI). Karena itu, adalah hal yang wajar kalau media menunjukkan keberpihakannya dalam Pemilu.

Demikian disampaikan Wakil Pimpinan Redaksi Rakyat Merdeka Online, Aldi Gultom, dalam diskusi publik "Peranan Media Mencerdaskan Masyatakat dalam Pemilu 2014" di Cikini, Jakarta, Senin (7/10).

"Media punya pilihan politik. Itu harus. Dan tidak ada larangan seperti TNI. Secara subjektif media isinya manusia yang punya pikiran dan nurani. Jadi tidak bisa disalahkan kalau media mengajak masyarakat memilih seperti apa yang mereka inginkan," jelas Aldi.


Lebih lanjut Aldi mengungkapkan potensi terjadinya pembiaran fakta jika media tidak memiliki keberpihakan.

"Media tidak bisa netral dan tidak boleh. Kalau netral bisa terjadi pembiaran fakta yang justru menjadi tidak menjalankan fungsinya untuk mengarahkan masyarakat untuk memilh," imbuhnya.

Mengenai pembelajaran politik, Aldi menjelaskan jika dengan jumlah media yang beragam dengan masing-masing idealismenya menjadi arena pembelajaran sendiri bagi masyarakat. "Media ada ratusan dan menjalankan masing-masing idealismenya. Disitulah masyarakat melakukan pembelajaran politik," pungkas Aldi. [zul]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya