Komisi Pemberantasan Korupsi dituntut untuk mengusut tuntas dugaan korupsi dinasti politik keluarga Ratu Atut di Banten sampai ke akar-akarnya. Mereka yang terbukti menumpuk harta kekayaan dengan cara melanggar hukum harus diberi hukuman seberat-beratnya.
Tuntutan itu disampaikan tokoh masyarakat Tangerang Selatan, Abd Rohim Ghazali, menanggapi penangkapan Tubagus Chaery Wardhana alias Wawan Sochib karena tersangkut kasus suap sengketa Pilkada Lebak. Sementara itu, kakaknya, Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah juga dicekal bepergian ke luar negeri.
"Terungkap juga fakta bahwa Walikota Tangsel, Airin Rachmi Diany, yang nota bene istri Wawan Sochib, menghimpun kekayaan yang bertolak belakang dengan kemiskinan yang mendera sebagian rakyatnya," ungkap Rohim kepada Rakyat Merdeka Online malam ini (Minggu, 6/10).
Harta kekayaan Airin Rachmi Diany terungkap setelah penangkapan suaminya. Pundi-pundi fulus orang nomor satu di Tangsel itu mencapai Rp 103 miliar, dengan Rp 22,1 miliar di antaranya berupa mobil-mobil mewah.
Lebih dari itu, peneliti senior The Indonesia Institute ini berharap, terkuaknya kasus korupsi yang membelit keluarga Ratu Atut ini memberi pelajaran berharga bagi publik Indonesia, tidak hanya warga Banten.
"Pertama, ibarat kata pepatah, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya gagal juga. Atau sepandai-pandai membungkus bangkai, baunya tercium juga. Selama ini, meskipun aroma korupsinya sangat menyengat, keluarga Atut terkenal sulit dijerat secara hukum karena kepandaiannya berkelit disertai kekuasaan besar yang mampu menutup rapat tindakan korupsinya. Pada akhirnya toh KPK berhasil menangkapnya," ungkap ARG, begitu ia kerap disapa.
Kedua, dinasti politik yang dibangun dalam tatanan demokrasi sudah pasti akan menemui kegagalan. Dengan tertangkapnya Wawan, dinasti Atut akan goyah dan mungkin akan runtuh. Karena itu, para pembangun dinasti lainnya yang banyak bermunculan di negeri ini, segeralah membuka mata. Sekarang giliran dinasti Atut, besok bukan tidak mungkin dinasti politik lain yang akan runtuh.
"Ketiga, karena kita akan menghadapi Pemilu, terungkapnya korupsi dinasti Atut semoga bisa membuka mata kita untuk lebih berhati-hati dalam memilih pejabat publik. Memilih pejabat korup, bencananya tidak sekadar memasukkan pejabat itu ke penjara, tapi juga membuat rakyat sengsara," imbuhnya.
"Lihatlah Banten yang menjadi provinsi termiskin ketiga di Indonesia. Padahal provinsi ini berhimpit dengan ibu kota negara yang menjadi pusat pusaran kekayaan. Miskinnya rakyat Banten bisa jadi akibat keserakahan dinasti yang memerintahnya. Karenanya, waspadalah, jangan lagi memilih pejabat korup atau yang berpotensi korup dalam Pemilu," kata politikus Hanura yang juga calon anggota DPR RI dari dapil Banten III ini mengingatkan.
[zul]
