Berita

dk pbb/net

Global

KRISIS SURIAH

Draf Bikinan Rusia-AS Rampung, DK PBB Akan Voting

JUMAT, 27 SEPTEMBER 2013 | 15:26 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Draf resolusi mengenai Suriah, yang disusun oleh Rusia dan Amerika Serikat, telah disampaikan kepada Dewan Keamanan PBB. Resolusi berisi saran agar PBB tidak menggunakan aksi militer langsung dalam menghadapi masalah Suriah, atau tidak mengacu Bab 7 Piagam PBB yang mengizinkan penggunaan senjata.

Demikian disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov, seperti dilansir Russia Today. Menurut utusan Rusia untuk PBB, Vitaly Churkin, Dewan Keamanan PBB telah memulai konsultasi mengenai draft tersebut dan terbuka kemungkinan bahwa akan ada pemungutan suara terkait resolusi tersebut pada Jumat malam nanti (27/9) waktu setempat, segera setelah Organisasi untuk Pelarangan Senjata Kimia (Organization for the Prohibition of Chemical Weapons/OPCW) membuat keputusannya sendiri mengenai draf tersebut.

Karena itu, Menlu Lavrov akan memperpanjang kunjungannya ke New York untuk mengambil bagian pada pemungutan suara tersebut. Ia akan memastikan bahwa rekan-rekannya dalam anggota Dewan Keamanan untuk mempertimbangkan hal yang sama.


Draf resolusi yang diajukan tersebut didasarkan pada kerangka pertemuan Jenewa yang dilakukan Menlu AS dan Menlu Rusia beberapa waktu lalu. Draf resolusi menekankan kebutuhan untuk mengandalkan profesionalisme para ahli OPCW dan meminta Sekretaris Jenderal PBB untuk membantu para ahli dalam pelaksanaan kesepakatan yang dicapai.

Draf resolusi dilatarbelakangi oleh kesepakatan yang dicapai di Jenewa mengenai komitmen Suriah untuk menempatkan cadangan senjata kimia di bawah pengawasan internasional. Jika ada pelanggaran oleh pihak manapun, maka Dewan Keamanan akan bersidang lagi dan siap untuk mengambil langkah-langkah penegakan sejalan dengan Bab 7 yakni penggunaan kekuatan militer. [ald]

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

UPDATE

Mendagri Kukuhkan Agus Fatoni Jadi Ketua Umum DPN IKAPTK 2026-2031

Kamis, 19 November 2026 | 20:34

Kantongi Dana Rp300 Triliun, Anggito Sebut LPS Mulai Crisis Ready

Kamis, 19 November 2026 | 20:18

Finalis MediaMIND Saksikan Produksi hingga Kepedulian Lingkungan PT TIMAH

Kamis, 19 November 2026 | 20:12

INDEF Ingatkan Kenaikan Harga Gas Bisa Merembet ke Inflasi

Kamis, 19 November 2026 | 19:59

Sinergi Pesantren dan Koperasi Akan Lahirkan Ribuan Pengusaha Baru

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Puluhan Camat Dipalak untuk Sediakan 9.222 Porsi Sop Ayam di HUT ke-222 Klaten

Kamis, 19 November 2026 | 19:45

Garuda MP: Indonesia Figur Pemersatu dan Utamakan Rakyat

Kamis, 19 November 2026 | 19:37

Di KTT APEC, Prabowo Blak-blakan Korupsi dan Narkoba Masih Jadi PR Indonesia

Kamis, 19 November 2026 | 19:30

Pengusaha Pupuk Minta RUU Migas Segera Dibahas, Ini Alasannya

Kamis, 19 November 2026 | 19:27

Jaringan Saudagar Muhammadiyah Teken MoU Kerja Sama dengan Tiga BUMN

Kamis, 19 November 2026 | 19:19

Selengkapnya