Forum Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) yang akan digelar di Bali pada 1-8 Oktober mendatang dianggap membahayakan ekonomi Indonesia. Pasalnya, ada upaya liberalisasi besar-besaran negara maju terhadap negara-negara berkembang seperti Indonesia.
Demikian disampaikan Direktur Indonesia for Global Justice (IGJ) Salamuddin Daeng dalam jumpa pers Koalisi Tolak APEC di Penus Cafe, Cikini, Jakarta, Minggu (22/9).
"APEC ini adalah forum para kapitalis untuk mendikte penguasa di negara yang rakyatnya miskin. Membuat adanya liberalisasi besar-besaran menghisap kekayaan negara kita. Kita harus menolak APEC," katanya.
Salamuddin mengungkapan, forum APEC justru akan membuka keran impor semakin besar ke Indonesia. Padahal, saat ini Indonesia sedang memperbaiki ekonomi dengan berupaya mencintai produk dalam negeri. Kebijakan impor membuat perusahaan maupun produsen Indonesia menjadi mati suri dan tidak dapat mengembangkan produknya.
"Penguatan liberalisasi perdagangan dan investasi dalam APEC akan memperburuk keadaan ekonomi rakyat juga membuat utang di luar negeri bertambah," ujarnya.
Karena itu, tambah Salamuddin, penguatan kesepakatan liberalisasi perdagangan dan investasi dalam pertemuan APEC yang akan diikuti dengan pertemuan World Trade Organisation pada bulan Desember akan memperburuk kondisi ekonomi Indonesia akibat makin derasnya impor barang dan jasa yang menghancurkan rakyat, serta aliran investasi asing dan utang luar negeri.
"Di bawah kondisi ini, pemerintahan SBY harus dicatat dalam sejarah sebagai rezim yang rela mengkhianati cita-cita proklamasu, Pancasila, dan UUD 1945 demi prestise dan mempertahankan kekuasaan," jelasnya.
[wid]
