Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arwani Thomafi mengatakan, partainya sudah mulai membahas isu capres. Kamis (13/09), Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) mengumpulkan seluruh pengurus DPP di kantor DPP PPP di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.
Hasilnya, seluruh pengurus DPP sepakat mengagendakan rapat pimpinan nasional (rapimnas). Diakui Arwani, salah satu agenda rapimnas nanti adalah membahas isu pencapresan SDA.
“Saya kira rapimnas merupakan forum yang pas untuk mendengarkan masukan-masukan dari DPW yang sebagian besar menginginkan Pak SDA itu dicalonkan sebagai capres,†kata Arwani yang enggan mengungkapkan kapan rapimnas itu akan digelar.
Menanggapi agenda rapimnas, Sekretaris Majelis Pakar PPP Ahmad Yani justru menilai terlalu dini menetapkan SDA sebagai capres. Apalagi PPP sebelumnya ingin menjaring calon-calon yang berpotensi lewat konvensi, meski rencana tersebut tak jadi diwujudkan.
Menurut Ahmad Yani, ada baiknya forum rapimnas tersebut membahas besaran syarat ambang batas dukungan pencapresan alias presidential threshold yang kemungkinan masih berpatokan pada pasal 9 Undang-Undang 42 Tahun 2008 tentang Pilpres yang mewajibkan setiap pasangan capres-cawapres mengantongi dukungan 20 persen kursi di parlemen atau 25 persen suara pemilu legislatif.
“Kami melihat hal itu sebagai poin krusial yang mesti dibahas. Jadi harusnya rapimnas itu hanya membuat daftar agenda yang bolehlah, salah satunya kita coba tawarkan SDA dan sejumlah calon lainnya. Tapi soal presidential threshold juga penting,†katanya.
Menurut Ahmad Yani sebenarnya cukup banyak figur potensial yang bisa diusung PPP sebagai capres. Selain SDA, ada pedangdut Rhoma Irama yang notabene juga kader PPP, kemudian bekas Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Jimly Asshidiqie dan Jusuf Kalla.
“Menjadi percuma kita gadang-gadang tokoh-tokoh itu sementara Undang-Undang Pilpres tidak berubah,†tambah dia. [Harian Rakyat Merdeka]
