Jelang Pemilu, Anggaran Bansos Diminta Terbuka

Ketidakmapuan Rancangan APBN 2014 untuk menopang perekonomian akan menghadapi tantangan terjadinya politisasi anggaran menjelang pemilu. Anggaran negara akan sangat mungkin diarahkan untuk menarik simpati pemilih atau melayani elit-elit partai politik tertentu dan berakibat pada tidak efektifnya alokasi anggaran.

Menurut koordinator Investigasi dan Advokasi Fitra, Uchok Sky Khadafi, jelang pemilu April 2014 seluruh Kementerian/Lembaga harus membuka detail program-program bantuan sosial dan anggaran lain yang bersifat langsung ke rakyat di daerah-daerah.

"Hal ini dilakukan untuk meminimalisir agar anggaran tersebut benar dibutuhkan dan bukan dalam rangka menarik simpati pemilih," terang Uchok dalam keterangan tertulis, Minggu (15/9).

Ia menjelaskan hasil penelusuran pihaknya, Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKAKL) terdapat Rp Rp 75 triliun anggaran bansos yang tersebar di 15 Negara/Lembaga.

"Berdasarkan hasil audit BPK Tahun 2012, pengelolaan anggaran bansos masih banyak penyalahgunaan," tandasnya. [rus]