Berita

Mulyana W Kusuma/net

Mulyana: Gerilya Kota Merusak Stabilitas Polkam

JUMAT, 13 SEPTEMBER 2013 | 16:35 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Pembiaran operasi kelompok bersenjata yang terorganisasi, berpotensi menimbulkan pola imitasi gerilya kota (urban guirella) yang jelas merusak stabilitas politik dan keamanan (polkam). Namun, langkah Polri dalam mengungkap penembakan Aipda Sukardi harus diapresiasi karena sejauh ini Polri diyakini sudah berhasil mengumpulkan informasi spesifik.

“Bukan hanya bukti forensik dan balistik (manner of death), jenis peluru bahkan besar kemungkinan jenis senjata api yang digunakan, juga fakta hukum lebih jauh tentang kelompok pelaku penembakan,” kata Mulyana W Kusumah, Direktur Seven Stategic Studies (7SS) di Jakarta Jumat (13/9).

Fakta operasi  kelompok terorganisasi (organized group) bersenjata di Jakarta, Mulyana mengatakan, mengharuskan Polri bertindak cepat, tegas dan terukur pada satu sisi untuk memenuhi kebutuhan internal proteksi atas anggota Polri.


Di sisi lain, Polri juga harus menjaga rasa aman warga Jakarta dan kepercayaan publik (public trust) terhadap Polri.

Mulyana mengatakan, Polri  sebagai penegak hukum harus lebih meneguhkan kepercayaan diri secara kelembagaan (institutional confidence) dengan tidak menunggu good will kelompok bersenjata pelaku penembakan Aipda Sukardi untuk menyerahkan diri, melainkan harus bertindak dengan menggunakan kekuatan maksimal.

Mengingat keamanan Jakarta sebagai sentral  kegiatan politik, pemerintahan dan ekonomi, adalah barometer keamanan dalam negeri, maka jelas operasi kelompok bersenjata terorganisasi yang menimbulkan situasi ketidakamanan Jakarta harus segera dihentikan. Bila perlu dengan dukungan TNI.

Secara khusus, mengingat bentuk-bentuk kegiatan Badan Usaha Jasa Kawal dengan tenaga pengawal tetap dari Polri adalah legal sesuai Peraturan Kapolri (Pedoman Peraturan tentang Badan Usaha Jasa Pengamanan).

“Maka dalam bisnis pengamanan dan pengawalan yang penuh persaingan Polri harus menyiapkan pengawal tetap dalam bentuk tim dengan tanggung jawab pimpinan yang lebih tinggi (Polda) guna meminimalisasi risiko personil Polri yang dilibatkan,” ujar kriminolog Universiatas Indoesia (UI) Jakarta.  [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

UPDATE

Perang di Meja Runding

Kamis, 09 April 2026 | 06:16

Kecanggihan Alat Perang AS-Israel Bisa Dikalahkan

Kamis, 09 April 2026 | 06:04

Polisi di Jateng Dilaporkan Usai Rekam Polwan Mandi

Kamis, 09 April 2026 | 05:36

Tatanan Baru Dunia di Bawah Naungan Syariah Islam dan Khilafah

Kamis, 09 April 2026 | 05:26

Pemuda di Solo Tanam Ganja di Rumah

Kamis, 09 April 2026 | 05:10

Polda Sumsel Pamerkan 1.715 Unit Motor Hasil Curian

Kamis, 09 April 2026 | 04:20

Bandung Masuk 5 Besar Destinasi Wisata Terpopuler di Asia

Kamis, 09 April 2026 | 04:16

Pemprov Jateng Gratiskan Bea Balik Nama Kendaraan Bekas

Kamis, 09 April 2026 | 04:01

Mental Baja di Ujung Kiamat, Iran Tetap Berkata ‘Tidak’

Kamis, 09 April 2026 | 03:30

Jusuf Kalla Tersinggung Berat Omongan Rismon

Kamis, 09 April 2026 | 03:28

Selengkapnya