Wewenang SBY Belum Dipangkas, Konvensi Tetap Dicurigai Tidak Serius

Komite Konvensi Partai Demokrat sudah memutuskan 11 orang sebagai peserta penjaringan calon presiden tersebut.

Setelah diperkenalkan ke publik pada 15 September mendatang, para calon itu akan mengikuti semua tahapan selama delapan bulan atau hingga akhirnya keluar satu nama sebagai capres berdasarkan survei.

Meski tahapan ini sudah berjalan, publik masih memandang proses konvensi ini hanya untuk menaikkan citra partai. Bukan untuk mencari calon pemimpin yang diinginkan rakyat bertarung di Pemilihan Presiden 2014 mendatang.

"Saya melihat konvensi ini lebih menunjukkan etalasi citra politik dibanding substansi penyelenggaraan konvensi. Proses konvensi selama delapan bulan ini tidak menunjukkan gejala yang sehat," ujar pengamat komunikasi politik Gun Gun Heryanto kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini (Selasa, 10/9).

Alasannya, sambung Gun Gun, karena sejak proses konvensi ini tidak dijadikan sebagai mekanisme reguler yang akan dilakukan Demokrat dalam setiap menentukan siapa capres yang akan didukung.

Kalau serius menggelar konvensi, sambung Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute ini, mestinya diatur  dalam AD/ART.

"Sekarang ini di AD/ART (pencapresan) masih ditentukan Ketua Majelis Tinggi (SBY).  Bisa paradoks nanti diujung. Seharusnya ada good will untuk menunjukkan niatan regular bukan sporadis. Makanya harus ada perubahan AD/ART. Kalau itu tidak dilakukan, mindset orang akan seperti itu," demikian pengajar komunikasi politik UIN Jakarta ini. [zul]