Berita

dahnil anzar simanjuntak/net

Penguatan Kebijakan Ekonomi Domestik Mutlak Harus Dilakukan

JUMAT, 06 SEPTEMBER 2013 | 14:44 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Tekanan cash outflow akibat impor yang tinggi akan mengancam ekonomi Indonesia dalam jangka pendek maupun panjang. Kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia melalui kenaikan suku bunga acuan hingga 7 persen, tidak cukup meredam ancaman resiko krisis yang bisa Indonesia alami.

Pasalnya, seperti hasil survei yang dimuat The Economist, Indonesia bersama Chile, India, adalah negara emerging market yang rentan berpotensi krisis akibat tekanan neraca pembayaran yang negatif.

Hal ini berbeda dengan Malaysia, Filipina yang pada krisis tahun 1997 menjadi korban utama bersama Indonesia. Tetapi saat ini, tingkat kerentanan kedua negara itu lebih rendah dibandingkan Indonesia, yang memiliki tingkat kerentanan tinggi karena lemahnya kinerja ekspor.


Karena itu, Ekonom Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Dahnil Anzar Simanjuntak, (Jumat, 6/9), menyarankan, kondisi ekonomi seperti saat ini tidak cukup sekedar ditangani dengan kebijakan bubble berupa kebijakan moneter sebagai penyembuhan jangka pendek.

Tetapi yang lebih krusial adalah penguatan kebijakan ekonomi domestik yang mampu mencegah cash outflow, secara operasionalistik, revitalisasi kebijakan substitusi import harus dipaksakan.

"Contoh dalam jangka pendek, tidak masalah kedelai mahal karena supply kurang. Pemerintah dorong pertanian kedelai dalam negeri untuk mencegah impor. Demikian pula dengan komoditi lainnya, dibutuhkan pengorbanan dari semua komponen masyarakat untuk melakukan substitusi konsumsi juga untuk memperkuat ekonomi domestik mencegah impor yang tinggi," demikian Dahnil. [zul]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

Suap ke Pejabat ATR/BPN Berawal PT Summarecon Agung Tbk Caplok Lahan Warga

Selasa, 29 September 2026 | 14:21

Prabowo Panggil Mendikti Saintek hingga Kepala BNN, Bahas Pengentasan Narkoba

Selasa, 29 September 2026 | 14:18

BI Ungkap Biang Kerok Rupiah Jeblok ke Rp18.000 per Dolar AS

Selasa, 29 September 2026 | 14:11

Pimpinan DPR Setuju Komisi XIII Periksa Lapas Cibinong

Selasa, 29 September 2026 | 14:00

Tangis Mahathir Mohamad Pecah Saat Mengantar Istri ke Peristirahatan Terakhir

Selasa, 29 September 2026 | 13:52

Prabowo-Megawati Bakal Bertemu Lagi, Dasco: Nasi Gorengnya Belum Keluar

Selasa, 29 September 2026 | 13:51

Sistem Pemungutan Pajak Digital Luar Negeri sudah Beroperasi

Selasa, 29 September 2026 | 13:48

Bitcoin Masih Stabil Meski Harga Minyak Naik Tajam

Selasa, 29 September 2026 | 13:45

Pekan Ini DPR Bertemu Parpol Non-Parlemen Bahas RUU Pemilu

Selasa, 29 September 2026 | 13:36

KRI Sriwijaya-100 Bakal Dimodifikasi Dukung Penanganan Bencana

Selasa, 29 September 2026 | 13:36

Selengkapnya