Berita

barack obama/net

Dunia

Opsi Militer di Suriah Tak Menyelesaikan Masalah

JUMAT, 06 SEPTEMBER 2013 | 13:23 WIB | LAPORAN: ZULHIDAYAT SIREGAR

Gejolak konflik di Suriah yang kian memakan korban jiwa, membuat presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama berencana menyerang negara tersebut.

Untuk keperluan itu, Obama sudah meminta 'restu' Kongres AS. Meski restu belum ada, niat Obama itu kian menguat.

"Langkah Obama itu, menurut hemat saya, terlalu terburu-buru. Langkah damai dengan meningkatkan diplomasi internasional mencari solusi terbaik bagi Suriah masih bisa diupayakan," ujar Direktur Pusat Kajian Timur Tengah dan Dunia Islam (PKTTDI) Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Hery Sucipto kepada Rakyat Merdeka Online Jumat (6/9).


Opsi militer, lanjut Hery, tidak menyelesaikan masalah. Dalam jangka pendek, opsi militer mungkin saja dapat menghentikan dan memaksa rezim Bassar Assar turun. Akan tetapi, yang lebih penting adalah efek jangka panjang setelah invasi militer itu dilakukan.

"Dampak jangka panjang, Suriah akan dilanda politik balas dendam, konflik antar warga, antar pendukung Assad dan oposisi, sekalipun Assad telah melarikan diri misalnya. Tapi, yang pasti kondisi akan semakin chaos dan semakin menambah pelik persoalan," prediksi dia.

Ia justru meminta lembaga-lembaga internasional, terutama PBB untuk lebih kerja keras lagi mencegah meletusnya perang. Jika perang terjadi, kata Hery, bukan saja Suriah dan AS yang terlibat, tapi juga kekuatan-kekuatan luar yang selama ini telah terlibat secara tidak langsung.

"Iran, Rusia, dan China sangat mungkin terlibat. Iran dan Rusia bahkan sudah mengirimkan persenjataannya untuk menyokong Suriah. Jika ini terjadi, maka Timur Tengah akan dilanda perang terbuka," papar fungsionaris Dewan Masjid Indonesia (DMI) ini.

Pihaknya prihatin dan menyayangkan terus berlanjutnya korban sipil di Suriah. Semua memang harus diakhiri. Namun, kata dia, harus dicari cara tepat, win win solution agar perang Suriah dapat dihindari.

Ia meminta Pemerintah Indonesia lebih aktif dalam membantu mencari solusi damai. Sebenarnya, lanjut jebolan Universitas Al Azhar ini, Indonesia berpotensi menjadi mediator strategis. Hanya saja, semua tergantung pada political will pemerintah kita. [zul]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

UPDATE

Perang di Meja Runding

Kamis, 09 April 2026 | 06:16

Kecanggihan Alat Perang AS-Israel Bisa Dikalahkan

Kamis, 09 April 2026 | 06:04

Polisi di Jateng Dilaporkan Usai Rekam Polwan Mandi

Kamis, 09 April 2026 | 05:36

Tatanan Baru Dunia di Bawah Naungan Syariah Islam dan Khilafah

Kamis, 09 April 2026 | 05:26

Pemuda di Solo Tanam Ganja di Rumah

Kamis, 09 April 2026 | 05:10

Polda Sumsel Pamerkan 1.715 Unit Motor Hasil Curian

Kamis, 09 April 2026 | 04:20

Bandung Masuk 5 Besar Destinasi Wisata Terpopuler di Asia

Kamis, 09 April 2026 | 04:16

Pemprov Jateng Gratiskan Bea Balik Nama Kendaraan Bekas

Kamis, 09 April 2026 | 04:01

Mental Baja di Ujung Kiamat, Iran Tetap Berkata ‘Tidak’

Kamis, 09 April 2026 | 03:30

Jusuf Kalla Tersinggung Berat Omongan Rismon

Kamis, 09 April 2026 | 03:28

Selengkapnya