Serangkan terhadap Jokowi Semakin Kencang Kalau Ditetapkan sebagai Capres

PDI Perjuangan didukung untuk tidak segera memutuskan sekaligus mengumumkan nama Joko Widodo sebagai calon presiden pada pelaksanaan Rapat Kerja Nasional yang mulai digelar hari ini.  Lebih baik, Jokowi disarankan fokus menjalankan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk enam bulan ke depan.

Pengamat politik Ary Dwipayana menilai, saat ini sudah muncul manuver-manuver untuk melakukan delegitimasi terhadap mantan Walikota Solo itu.

Misalnya, Jokowi disebut inkonsisten, haus kekuasaan, tidak amanah kalau maju sebagai calon presiden. Baik itu dilakukan oleh Partai Gerindra atau partai lain karena elektabilitas Jokowi cukup tinggi.

Tidak hanya lewat opini, sambung Ary, penjegalan juga akan dilakukan lewat prosedural resmi. Karena Jokowi harus minta izin kepada DPRD DKI Jakarta kalau ingin maju sebagai calon presiden.

"Dalam kondisi semacam itu, tidak terlalu efektif Jokowi dimunculkan oleh PDIP. Manuver itu bisa dihindari atau dibuat menjadi sangat tidak efektif kalau Jokowi dan PDIP tidak terburu-buru," ujar Ary yang juga dosen Ilmu Politik UGM ini kepada Rakyat Merdeka Online pagi ini (Jumat, 6/9).

Karena itu menurut Ary, yang harus dilakukan Jokowi saat ini sampai enam bulan ke depan adalah fokus menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di Ibukota. Sementara soal penetapan Jokowi sebagai capres, sebaiknya dilakukan pada waktu mendekati Pemilu Legislatif.

"Dari hitung-hitungan, tidak ada yang lain selain Jokowi dan Mega. Kalau yang lain kecil. Cuma dua nama itu. Persoalannya, apakah Mega-Jokowi, Jokowi-X, atau Mega-X, itu tergantung pada pilihan Bu Mega," ungkapnya. [zul]