Jika hanya dilihat dari perpektif legal formal dan alasan pribadi, apa yang dikatakan oleh Anies Baswedan (AB) tentang keikutsertaannya dalam konvensi atau audisi Partai Demokrat tentu sah dan tak masalah.
"Toh dari segi kemampuan, ketokohan, dan popularitas serta kebersihan, AB memang sangat layak untuk menjadi pemimpin, termasuk Presiden RI," ujar pengamat politik senior AS Hikam (Sabtu, 31/8).
Masalahnya, ungkap Wakil Rektor IV President University ini, sebagai seorang cendekiawan yang sangat paham mengenai demokrasi dan prosesnya, Anies Baswedan seharusnya juga berfikir lebih jauh. Misalnya, apakah audisi yang digelar PD memang layak disebut sebagai proses pendadaran capres oleh sebuah parpol?
Menurut Hikam, sebagai orang yang pernah sekolah dan lama tinggal di Amerika Serikat, Anies yang juga Rektor Universitas Paramadina itu pasti paham sekali bahwa konvensi parpol menjaring capres di AS sama sekali tidak ada mirip-miripnya dengan audisi yang digelar partai berlambang bintang mercy tersebut.
"Dan seharusnya AB memberikan masukan agar Indonesia juga menggunakan parameter dan contoh kerja terbaik (
best practices) tentang konvensi yang sudah berusia puluhan tahun dan menjadi referensi dalam keilmuan dan praktik demokrasi," imbuh doktor jebolan Universitas Hawaii, Honolulu, Amerika Serikat ini.
"Justru 'aneh' bagi saya kalau AB malah
ngobyongi sebuah praktik yang tidak lazim dan yang hasilnya sudah sejak awal meragukan. Ini tak berarti RI harus meniru persis apapun yang ada di AS. Ini artinya, AB menyia-nyiakan aspek pendidikan politik dan pembaruan sistem politik Indonesia yang bisa dia perankan sebagai ilmuwan dan cendekiawan ulung," sambung Hikam.
"Saya kira problem saya terhadap sikap AB bukan soal legalitas dan hak dia ikut audisi, tetapi lebih pada sikap tanggungjawabnya sebagai ilmuwan, cendekiawan, dan tokoh yang semestinya memberi
piwulang dan tuntunan kepada bangsanya," tandasnya.
Meski, pada akhirnya, terpulang pada nurani Anies sendiri dan pandangan publik apakah keikutsertaan dalam audisi PD tersebut layak dan pantas atau tidak.
Hikam mengungungkapkan itu terkait pernyataan Anies yang tidak mau terpengaruh oleh langkah yang diambil Jusuf Kalla, Mahfud MD, Rustriningsih dan Rusdi Kirana, yang tidak mau ikut konvensi. Meski alasannya berbeda-beda.
Misalnya, JK yang enggan meninggalkan Golkar, lalu Mahfud MD yang tak melihat ada transparansi soal hak dan kewajiban partai maupun peserta konvensi, Rusdi Kirana yang sadar diri karena minus pengalaman politik, dan Rustriningsih yang ingin lebih banyak aktif di kegiatan sosial masyarakat.
"Tidak pengaruhi langkah saya. Karena saya memutuskan ikuti konvensi ini bukan semata-mata untung rugi dapat posisi apa dan jalur mana," ucap Anies.
Anies menilai konvensi sebagai aktivitas politik untuk republik. Konvensi adalah tawaran menarik dari Partai Demokrat kepada tiap warga negara. "Saya nyatakan siap. Jadi bukan hitung-hitungan politik persentase untung rugi," demikian Anies.
[zul]
