Berita

Boediono/net

Boediono Minta Gubernur dan Bupati/Walikota Cegah PHK

SELASA, 27 AGUSTUS 2013 | 11:35 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Wakil Presiden Boediono meminta para Gubernur dan Bupati/Walikota ikut menyikapi melemahnya perekonomian dunia dengan menjaga inflasi dan mencegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Hal itu disampaikan Boediono saat membuka Rapat Kerja Evaluasi Realisasi Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan Daerah Semester I Tahun 2013 di Gedung Senisono, Istana Kepresidenan Yogyakarta, kemarin (Senin, 26/8).

"Ini dua hal kunci, masyarakat akan tenang bila mempunyai penghasilan dan penghasilan itu bisa cukup dipakai untuk membeli barang-barang kebutuhan. Jadi ingat dua hal penting, jangan sampai ada PHK dan jaga harga-harga jangan terlampau naik," katanya.


Wapres mengingatkan bahwa dengan melemahnya ekonomi dunia, maka harga produk atau komoditas menurun menghimpit pengusaha. Bila pada saat yang bersamaan ia dihimpit lagi oleh biaya produksi yang meningkat, maka himpitan akan berlipat ganda.

"Tak akan ada yang mau terhimpit terlalu lama sehingga bisa jadi pengusaha akan menempuh jalan menutup usaha dan PHK. Bila ini yang terjadi maka bebannya langsung terkena pada masyarakat," tuturnya.

Terkait dengan itu, Boediono menegaskan, pemerintah mendukung kesejahteraan buruh. Pemerintah kata dia tidak ingin menjadi negara yang unggul ekonominya dengan menjual tenaga kerja murah. Tapi dalam situasi yang seperti itu, sangat penting bagi pemerintah daerah mengawasi agar kenaikan dilakukan dalam batasan-batasan yang patut didukung. "Kalau dipaksakan kenaikan upah, yang terjadi adalah exit, yang rugi kita semua. Disinilah peran pemerintah daerah," ucapnya.

Karena itu, Boediono menganjurkan para pimpinan daerah untuk mengacu pada pedoman kenaikan Upah Minimum Regional sehingga tidak melampaui batas pengelolaan. Wapres juga meminta mereka agar tidak sekedar menjadi tokoh populer yang mengejar suara politik jangka pendek, apalagi mendekati Pemilu 2014.

"Kalau berpikir agar panjang, harus berpikir dampak-dampak seperti itu. Kalau salah maka tidak benar-benar melindungi rakyat," tandasnya seperti dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI. [rus]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Pledoi Petrus Fatlolon Kritik Logika Hitungan Kerugian Negara

Kamis, 23 April 2026 | 00:02

Tim Emergency Response ANTAM Wakili Indonesia di Ajang Dunia IMRC 2026 di Zambia

Kamis, 23 April 2026 | 00:00

Diungkap Irvian Bobby: Noel Gunakan Kode 3 Meter untuk Minta Rp3 Miliar

Rabu, 22 April 2026 | 23:32

Cipayung Plus Tekankan Etika dan Verifikasi Pemberitaan Media Massa

Rabu, 22 April 2026 | 23:29

Survei TBRC: 84,6 Persen Publik Puas dengan Kinerja Prabowo

Rabu, 22 April 2026 | 23:18

Tagar Kawal Ibam Trending X Jelang Sidang Pledoi

Rabu, 22 April 2026 | 23:00

Dorong Transparansi, YLBHI Diminta Perkuat Akuntabilitas Publik

Rabu, 22 April 2026 | 22:59

Penyelenggaraan IEF 2026 Bantah Narasi Sawit Merusak Lingkungan

Rabu, 22 April 2026 | 22:52

Belanja Ramadan-Lebaran Menguat, Mandiri Kartu Kredit Tumbuh 24,3%

Rabu, 22 April 2026 | 22:32

Terinspirasi Iran, Purbaya Kepikiran Pajaki Kapal yang Lewat Selat Malaka

Rabu, 22 April 2026 | 22:30

Selengkapnya